Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diketuai H Ardiansyah dan Sekretarisnya Firman Yusi mengharapkan di provinsinya tercipta ekonomi berbasis agro industri yang bersifat padat karya.
Harapan itu dalam pemandangan umum Fraksi PKS terhadap Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2018; tentang Rencana Pembangunan Industri di Kalsel 2018 - 2038 pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat yang dipimpin Wakil Ketuanya Muhammad Syaripuddin di Banjarmasin, Kamis.
Menurut Fraksi PKS, terciptanya ekonomi berbasis agro industri yang bersifat padat karya tersebut guna membantu perekonomian rakyat kecil dan dalam konteks pendapatan daerah.
Dalam pemandangan umum Fraksi PKS juga mengingatkan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat terkait Rencana Pembangunan Industri Kalsel 2018 - 2038 harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
"Pemprov juga harus mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri," harap Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Firman Yusi.
Selain itu, mendorong kemitraan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan industri unggulan provinsi skala besar.
"Karena pembangunan industri dapat memacu dan meningkatkan pembangunan sektor lain seperti sektor perdagangan, pertanian ataupun sektor jasa," demikian wakil rakyat dari PKS.
Hj Hariyatie membacakan pemandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri 2018 - 2038 pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Wakil Ketuanya Muhammad Syaripuddin di Banjarmasin, Kamis (7/9/23). (ANTARA/Syamsuddin Hasan)
Sementara Fraksi Partai Golkar (FPG) yang diketuai H Karlie Hanafi Kalianda dan Sekretarisnya Troy Satria dalam pemandangan umum mendukung perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri di Kalsel 2018 - 2038.
Dukungan FPG tersebut sehubungan perkembangan kemajuan, apalagi adanya pertumbuhan ekonomi baru terkait perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang merupakan provinsi tetangga.
"Sehubungan dengan perpindahan IKN ke provinsi tetangga, wajar kalau kita melakukan evaluasi pada sektor industri guna menciptakan nilai tambah sebagai produk unggulan industri daerah, baik dari hulu maupun hilir," ujar FPG dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Hj Hariyatie.
