Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mempelajari pengelolaan dan alokasi dana pendidikan di Kalimantan Selatan.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Yazidie Fauzi kepada wartawan, Kamis menerangkan, DPRD Siak, Rabu, studi banding ke provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini karena menilai cukup berhasil dalam pengelola dana pendidikan.
Mereka, katanya, merasa perlu belajar ke Kalsel, apalagi , anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Siak mengalami penurunan drastis pada 2016.
Ketika pertemuan dengan wakil rakyat Kalsel, pimpinan rombongan Komisi I DPRD Siak Fairus dari Fraksi Partai Amanat Nasional menerangkan, APBD kabupaten tersebut pada tahun sebelumnya mencapai Rp3,5 triliun, namun 2016 turun drastis menjadi Rp1,9 triliun.
"Menurut pimpinan rombongan Komisi I DPRD Siak itu, penurunan APBD Kabupatennya dampak dari kelesuan prekonomian secara nasional," kata Yazidie Fauzi, Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan menyatakan turut prihatin atas penurunan APDB Siak yang cukup drastis, karena kalau pembagian serta pengelolaanya tidak profesional dan proporsional, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap dunia pendidikan.
Terhadap persoalan APBD Siak dalam kaitan alokasi dana pendidikan di kabupaten tersebut, mantan Ketua Komisi Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu memberikan beberapa saran, antara lain terlebih dahulu menginventarisasi semua kebutuhan dinas pendidikan setempat.
Kamudian, melakukan harmonisasi bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang juga terdapat mengelola dana pendidikan guna mengetahui apa saja yang menjadi penekanan atau target, demikian Yazidie.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Yazidie Fauzi kepada wartawan, Kamis menerangkan, DPRD Siak, Rabu, studi banding ke provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini karena menilai cukup berhasil dalam pengelola dana pendidikan.
Mereka, katanya, merasa perlu belajar ke Kalsel, apalagi , anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Siak mengalami penurunan drastis pada 2016.
Ketika pertemuan dengan wakil rakyat Kalsel, pimpinan rombongan Komisi I DPRD Siak Fairus dari Fraksi Partai Amanat Nasional menerangkan, APBD kabupaten tersebut pada tahun sebelumnya mencapai Rp3,5 triliun, namun 2016 turun drastis menjadi Rp1,9 triliun.
"Menurut pimpinan rombongan Komisi I DPRD Siak itu, penurunan APBD Kabupatennya dampak dari kelesuan prekonomian secara nasional," kata Yazidie Fauzi, Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan menyatakan turut prihatin atas penurunan APDB Siak yang cukup drastis, karena kalau pembagian serta pengelolaanya tidak profesional dan proporsional, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap dunia pendidikan.
Terhadap persoalan APBD Siak dalam kaitan alokasi dana pendidikan di kabupaten tersebut, mantan Ketua Komisi Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu memberikan beberapa saran, antara lain terlebih dahulu menginventarisasi semua kebutuhan dinas pendidikan setempat.
Kamudian, melakukan harmonisasi bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang juga terdapat mengelola dana pendidikan guna mengetahui apa saja yang menjadi penekanan atau target, demikian Yazidie.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016