DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan yang terdiri dari enam fraksi menyetujui pembahasan lanjutan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023.
"Alhamdulillah secara umum dari enam fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umum, dapat menyetujui raperda dibahas ke tahap lebih lanjut," kata Sekretaris Daerah HSS Muhammad Noor saat dikonfirmasi di Kandangan, Kabupaten HSS, Sabtu.
Baca juga: Wakil Ketua II DPRD HSS : Kepemimpinan bupati disiplin dan tepat waktu
Noor menjelaskan ada beberapa catatan dan masukan dari DPRD HSS yang menjadi perhatian bersama saat pembahasan raperda menjadi peraturan daerah (perda).
Perwakilan Fraksi Nasdem mendukung penyesuaian perubahan APBD TA 2023 untuk dibahas lebih lanjut, karena perubahan anggaran menjadi suatu keharusan agar pembangunan bisa berjalan sesuai yang diharapkan.
Baca juga: Wakil Ketua II DPRD HSS : Kepemimpinan bupati disiplin dan tepat waktu
Kemudian, Fraksi Golongan Karya (Golkar) mengapresiasi dan juga menyetujui pembahasan lanjutan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA 2023.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menganggap raperda ini sangat diperlukan adanya perubahan menyangkut pendapatan dan perkembangan kebutuhan perbaikan struktur ekonomi masyarakat yang tidak mampu.
Dilanjutkan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memahami alasan dan dasar hukum dilakukannya perubahan untuk APBD TA 2023.
Baca juga: DPRD HSS paripurnakan Raperda APBD perubahan 2023
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun menyambut baik penyampaian raperda, sekaligus tindak lanjut dari persetujuan bersama antara Pemkab dan DPRD HSS terkait Rancangan Perubahan KUA PPAS TA 2023.
Fraksi PKS juga berharap penggunaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 bagi kesejahteraan masyarakat HSS.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Alhamdulillah secara umum dari enam fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umum, dapat menyetujui raperda dibahas ke tahap lebih lanjut," kata Sekretaris Daerah HSS Muhammad Noor saat dikonfirmasi di Kandangan, Kabupaten HSS, Sabtu.
Baca juga: Wakil Ketua II DPRD HSS : Kepemimpinan bupati disiplin dan tepat waktu
Noor menjelaskan ada beberapa catatan dan masukan dari DPRD HSS yang menjadi perhatian bersama saat pembahasan raperda menjadi peraturan daerah (perda).
Perwakilan Fraksi Nasdem mendukung penyesuaian perubahan APBD TA 2023 untuk dibahas lebih lanjut, karena perubahan anggaran menjadi suatu keharusan agar pembangunan bisa berjalan sesuai yang diharapkan.
Baca juga: Wakil Ketua II DPRD HSS : Kepemimpinan bupati disiplin dan tepat waktu
Kemudian, Fraksi Golongan Karya (Golkar) mengapresiasi dan juga menyetujui pembahasan lanjutan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA 2023.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menganggap raperda ini sangat diperlukan adanya perubahan menyangkut pendapatan dan perkembangan kebutuhan perbaikan struktur ekonomi masyarakat yang tidak mampu.
Dilanjutkan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memahami alasan dan dasar hukum dilakukannya perubahan untuk APBD TA 2023.
Baca juga: DPRD HSS paripurnakan Raperda APBD perubahan 2023
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun menyambut baik penyampaian raperda, sekaligus tindak lanjut dari persetujuan bersama antara Pemkab dan DPRD HSS terkait Rancangan Perubahan KUA PPAS TA 2023.
Fraksi PKS juga berharap penggunaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 bagi kesejahteraan masyarakat HSS.
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023