Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai sampaikan realisasi belanja Semester I Tahun 2023 yang mencapai Rp1,94 triliun lebih atau 45,28 persen dari pagu anggaran sebesar Rp4,28 triliun lebih.
"Realisasi terdiri dari realisasi Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp1,58 triliun atau 44,73 persen dari pagu sebesar Rp3,54 triliun dan realisasi belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp352,4 miliar atau 47,91 persen dari pagu sebesar Rp735,6 miliar," kata Kepala KPPN Barabai Darius Tarigan Senin (31/7) di Barabai.
Transfer ke daerah diwujudkan dalam bentuk penyaluran dana transfer umum berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), dana transfer khusus berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, serta dana desa.
Menurutnya realisasi dana transfer umum mencapai Rp1,198 triliun lebih atau sebesar 45,66 persen dari pagu Rp2,624 triliun lebih, realisasi dana transfer khusus sebesar Rp195 miliar lebih atau sebesar 34,16 persen dari pagu Rp572 miliar lebih dan realisasi dana desa sebesar Rp190 miliar lebih atau 55,34 persen dari pagu sebesar Rp343 miliar lebih.
Baca juga: Pemkot Banjarbaru hemat anggaran 2022 sebesar Rp97,4 miliar
"Dalam penyaluran dana transfer ke Daerah, KPPN Barabai secara intensif melakukan koordinasi dengan Pemkab HST, HSS dan Tapin setiap bulan melalui inovasi layanan yang dinamakan DINDA TIDAK DANSA yang merupakan akronim dari Koordinasi KPPN dengan Pemerintah Daerah Terkait DAK dan Dana Desa," ujarnya.
Berkenaan dengan DAK Fisik dijelaskannya terdapat kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa serta pemenuhan dokumen kelengkapan, namun untuk dana desa, secara umum berjalan dengan lancar, tetapi terdapat desa yang sampai dengan Semester I Tahun 2023 masih bermasalah dan telah di tindak lanjuti Bupati berupa pemberian teguran.
Selain penyaluran dana transfer ke daerah, KPPN Barabai juga membayarkan dana APBN ke satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
"Sampai dengan Semester I Tahun 2023, realisasi belanja pegawai pada satuan kerja mencapai Rp231,65 miliar atau 52,39 persen dari anggaran sebesar Rp442,19 miliar," ujarnya.
Baca juga: DPRD setuju defisit anggaran Rp90,7 miliar ditutupi Silpa
Berikutnya untuk realisasi belanja barang mencapai Rp107,57 miliar atau mencapai 47,62 persen dari anggaran sebesar Rp225,89 miliar, dan realisasi belanja modal mencapai Rp13,95 miliar atau mencapai 19,54 persen dari pagu sebesar Rp67,54 miliar.
Berdasarkan angka realisasi Kementerian Negara/Lembaga, tantangan terbesar terletak pada realisasi belanja modal. Hambatan utama yang ditemui adalah kurang konsistennya satuan kerja dalam eksekusi rencana penarikan dana yang telah dibuat oleh satuan kerja pada awal triwulan sehingga realisasi tidak mencapai target yang diharapkan.
"Realisasi atau penyerapan anggaran pada Semester I Tahun 2023 menjadi dorongan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran pada Semester II Tahun 2023.
Oleh karena itu, Darius menyatakan bahwa KPPN Barabai telah menetapkan berbagai strategi khusus agar tujuan tersebut dapat tercapai.
Baca juga: Dinsos: Anggaran BPJS Kesehatan warga kurang mampu Tanah Laut 2023 Rp45 miliar
Baca juga: Panitia Gelora Musik Festival gagal hadirkan Lyodra dipolisikan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Realisasi terdiri dari realisasi Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp1,58 triliun atau 44,73 persen dari pagu sebesar Rp3,54 triliun dan realisasi belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp352,4 miliar atau 47,91 persen dari pagu sebesar Rp735,6 miliar," kata Kepala KPPN Barabai Darius Tarigan Senin (31/7) di Barabai.
Transfer ke daerah diwujudkan dalam bentuk penyaluran dana transfer umum berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), dana transfer khusus berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, serta dana desa.
Menurutnya realisasi dana transfer umum mencapai Rp1,198 triliun lebih atau sebesar 45,66 persen dari pagu Rp2,624 triliun lebih, realisasi dana transfer khusus sebesar Rp195 miliar lebih atau sebesar 34,16 persen dari pagu Rp572 miliar lebih dan realisasi dana desa sebesar Rp190 miliar lebih atau 55,34 persen dari pagu sebesar Rp343 miliar lebih.
Baca juga: Pemkot Banjarbaru hemat anggaran 2022 sebesar Rp97,4 miliar
"Dalam penyaluran dana transfer ke Daerah, KPPN Barabai secara intensif melakukan koordinasi dengan Pemkab HST, HSS dan Tapin setiap bulan melalui inovasi layanan yang dinamakan DINDA TIDAK DANSA yang merupakan akronim dari Koordinasi KPPN dengan Pemerintah Daerah Terkait DAK dan Dana Desa," ujarnya.
Berkenaan dengan DAK Fisik dijelaskannya terdapat kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa serta pemenuhan dokumen kelengkapan, namun untuk dana desa, secara umum berjalan dengan lancar, tetapi terdapat desa yang sampai dengan Semester I Tahun 2023 masih bermasalah dan telah di tindak lanjuti Bupati berupa pemberian teguran.
Selain penyaluran dana transfer ke daerah, KPPN Barabai juga membayarkan dana APBN ke satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
"Sampai dengan Semester I Tahun 2023, realisasi belanja pegawai pada satuan kerja mencapai Rp231,65 miliar atau 52,39 persen dari anggaran sebesar Rp442,19 miliar," ujarnya.
Baca juga: DPRD setuju defisit anggaran Rp90,7 miliar ditutupi Silpa
Berikutnya untuk realisasi belanja barang mencapai Rp107,57 miliar atau mencapai 47,62 persen dari anggaran sebesar Rp225,89 miliar, dan realisasi belanja modal mencapai Rp13,95 miliar atau mencapai 19,54 persen dari pagu sebesar Rp67,54 miliar.
Berdasarkan angka realisasi Kementerian Negara/Lembaga, tantangan terbesar terletak pada realisasi belanja modal. Hambatan utama yang ditemui adalah kurang konsistennya satuan kerja dalam eksekusi rencana penarikan dana yang telah dibuat oleh satuan kerja pada awal triwulan sehingga realisasi tidak mencapai target yang diharapkan.
"Realisasi atau penyerapan anggaran pada Semester I Tahun 2023 menjadi dorongan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran pada Semester II Tahun 2023.
Oleh karena itu, Darius menyatakan bahwa KPPN Barabai telah menetapkan berbagai strategi khusus agar tujuan tersebut dapat tercapai.
Baca juga: Dinsos: Anggaran BPJS Kesehatan warga kurang mampu Tanah Laut 2023 Rp45 miliar
Baca juga: Panitia Gelora Musik Festival gagal hadirkan Lyodra dipolisikan
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023