Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin A Fanani Syaifuddin mengungkapkan, pembangunan rumah sakit milik Pemerintah Kota Banjarmasin di jalan RK Ilir masih kekurangan dana sekitar Rp180 miliar.
Dari itu, kata dia saat berada di gedung dewan, Senin, pemerintah kota merencanakan akan menganggarkannya pembangunannya secara tahun jamak, dalam penyelesaian RS yang diberi nama Sultan Suriansyah itu.
"Jadi rencananya, diusulkan penyelesaian RS itu secara dimulty years, yakni, APBD 2017, 2018 dan 2019," ujarnya.
Hal ini, ungkap Fanani, akan pihaknya bahas bersama dewan dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD tahun 2017.
"Moga dipembahasan ini nanti ada solusinya, bagaimana secepatnya RS kita itu bisa segera selesai," ujarnya.
Sebab, kata dia, selama dua tahun anggaran pembangunan RS itu, baru bisa diwujudkan gedung IGD, disejajarnya dibangun gedung laundry dan pemulasaraan mayat.
"Dan selama dua tahun berjalan ini sudah menyerap hampir Rp80 miliar," paparnya.
Rencananya, kata Fanani, pada anggaran 2017 nantinya, akan mulai dibangun gedung induk penginapan pasein sepuluh lantai, hingga seterusnya kefasilitas lainnya.
"Jadi keperluan RS kita ini masih Rp180 miliar untuk betul-betul menyelesaikannya," tutur Fanani.
Dikatakan dia, APBD harus bisa menyiasati penyediaan keperluan pembangunan RS ini selama tiga tahun kedepan, sebab belum ada harapan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.
"Setahu kita kalau pusat itu hanya membantu perlengkapan alat medisnya saja nanti, kalau pemprov belum ada lagi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Dari itu, kata dia saat berada di gedung dewan, Senin, pemerintah kota merencanakan akan menganggarkannya pembangunannya secara tahun jamak, dalam penyelesaian RS yang diberi nama Sultan Suriansyah itu.
"Jadi rencananya, diusulkan penyelesaian RS itu secara dimulty years, yakni, APBD 2017, 2018 dan 2019," ujarnya.
Hal ini, ungkap Fanani, akan pihaknya bahas bersama dewan dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD tahun 2017.
"Moga dipembahasan ini nanti ada solusinya, bagaimana secepatnya RS kita itu bisa segera selesai," ujarnya.
Sebab, kata dia, selama dua tahun anggaran pembangunan RS itu, baru bisa diwujudkan gedung IGD, disejajarnya dibangun gedung laundry dan pemulasaraan mayat.
"Dan selama dua tahun berjalan ini sudah menyerap hampir Rp80 miliar," paparnya.
Rencananya, kata Fanani, pada anggaran 2017 nantinya, akan mulai dibangun gedung induk penginapan pasein sepuluh lantai, hingga seterusnya kefasilitas lainnya.
"Jadi keperluan RS kita ini masih Rp180 miliar untuk betul-betul menyelesaikannya," tutur Fanani.
Dikatakan dia, APBD harus bisa menyiasati penyediaan keperluan pembangunan RS ini selama tiga tahun kedepan, sebab belum ada harapan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.
"Setahu kita kalau pusat itu hanya membantu perlengkapan alat medisnya saja nanti, kalau pemprov belum ada lagi," ujarnya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016