Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahap dua di Kecamatan Kusan Hilir, Kusan Hulu dan Kecamatan Teluk Kepayang.
"Dari tiga kecamatan tersebut sebanyak 27 desa yang mengikuti Pilkades tahap dua dari 171 desa tang ada di "Bumi Bersujud"," kata Kepala Dinas PMD Tanah Bumbu Samsir, di Batulicin Rabu.
Selama pelaksanaan monitoring, petugas memberikan penegasan kepada panitia Pilkades agar lebih teliti dalam memeriksa berkas bakal calon kepala desa yang telah diajukan.
Petugas juga meminta agar panitia dapat melakukan pendataan warga yang masuk sebagai daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap dengan tujuan agar tidak ada warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih.
Ia menjelaskan, tahapan Pilkades serentak tahap dua kini memasuki tahap penetapan dan pengumuman bakal calon kepala desa. Pada 27 Juli- 4 Agustus tahap seleksi bakal calon kepala desa.
Pada 7-9 Agustus panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian kepada bakal calon kepal desa.
Baca juga: SDN 1 Bayansari ikuti lomba Adiwiyata tingkat Kalsel
Pada 10-16 Agustus bakal calon kepala desa melengkapi dan memperbaiki berkas pencalonan, 18-22 Agustus panitia pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki.
23 Agustus penyampaian daftar bakal calon kepal desa yang akan mengikuti ujian tertulis, dan 24 Agustus dilaksanakan ujian tertulis bagi bakal calon kepala desa yang lebih dari lima orang.
Samsir juga menyampaikan harapan agar penyelenggaraan Pilkades serentak dapat berlangsung damai.
"Agar pelaksanaan Pilkades berjalan baik. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat setempat untuk tidak golongan putih (Golput), ikut menjaga keamanan ketertiban dan juga ikut andil melakukan pengawasan untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pilkades," pintanya.
Samsir juga berharap Tanah Bumbu tetap damai dan kondusif saat dan pasca Pilkades 2023. Mari bersama kita wujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.
