Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengimbau pemerintah daerah setempat agar rencana program pembangunan infrastuktur di daerah disinergikan dengan program nasional.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro Kurnianto, Minggu mengatakan, secara umum dewan mengapresiasi atas konsep pembangunan yang akan dijalankan pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru periode 2016-2021 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Sesuai dengan bidang yang diemban oleh Pansus III tentang Raperda RPJMD Kotabaru yakni, pembangunan dan infrastruktur, maka ada beberapa kritikan dan koreksi di bidang ini sebagai masukan pada eksekutif untuk perbaikan dan penyempurnaan program," kata Denny.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, dia antaranya, penanganan jalan, perlu adanya kejelasan status, dengan kata lain pemerintah daerah harus secara intens melakukan pemutakhiran atau up-date terhadap data keberadaan jalan yang ada di Kabupaten Kotabaru.
"Harus ada pemilahan yang jelas terhadap status jalan, sehingga mengetahui jalan mana saja yang masih menjadi tanggung jawab kabupaten, provinsi dan nasional," jelasnya seraya menyebutkan hal itu perlu diperjelas agar tidak terjadi overlep dalam penanganan dan penganggaran.
Ia menyontohkan, dalam penanganan jalan di daerah Kecamatan Pamukan, ternyata diketahui pemerintah pusat telah memasukkan Kawasan Maritim Pamukan menjadi program nasional kaitannya denga pemrioritasan pengembangan dan pembangunan daerah perbatasan yang penganggarannya dari APBN.
Jika ternyata sudah menjadi program nasional, lanjut Denny, maka daerah bisa mensinergikan dengan program pendukung seperti anggaran untuk pendampingan program tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah bisa mengalokasikan pada peningkatan jalan di kecamatan lain.
Namun lanjut dia, lagi-lagi perlu diingatkan agar pelaksanaan pembangunan tetap mengedepankan dan memprioritaskan pada daerah-daerah terpencil yang notabene sebagai kawasan terluar yang berbatasan dengan daerah lain seperti daerah pemilihan (Dapil) I seperti Pamukan Utara, Selatan dan sekitarnya.
Pada bagian lain, terkait dengan penetapan skala prioritas pembangunan yang dituangkan dalam visi-misi pemerintah kabupaten periode sekarang, Denny menyebut secara umum dewan menghendaki agar program pembangunan dan infrastruktur menjadi point pertama.
"Pasalnya, Pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dan kepariwisataan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Kotabaru, merupakan perwujudan atas keinginan dan kebutuhan masyarakat saat ini yang hendaknya segera dipenuhi," ungkap Denny.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro Kurnianto, Minggu mengatakan, secara umum dewan mengapresiasi atas konsep pembangunan yang akan dijalankan pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru periode 2016-2021 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Sesuai dengan bidang yang diemban oleh Pansus III tentang Raperda RPJMD Kotabaru yakni, pembangunan dan infrastruktur, maka ada beberapa kritikan dan koreksi di bidang ini sebagai masukan pada eksekutif untuk perbaikan dan penyempurnaan program," kata Denny.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, dia antaranya, penanganan jalan, perlu adanya kejelasan status, dengan kata lain pemerintah daerah harus secara intens melakukan pemutakhiran atau up-date terhadap data keberadaan jalan yang ada di Kabupaten Kotabaru.
"Harus ada pemilahan yang jelas terhadap status jalan, sehingga mengetahui jalan mana saja yang masih menjadi tanggung jawab kabupaten, provinsi dan nasional," jelasnya seraya menyebutkan hal itu perlu diperjelas agar tidak terjadi overlep dalam penanganan dan penganggaran.
Ia menyontohkan, dalam penanganan jalan di daerah Kecamatan Pamukan, ternyata diketahui pemerintah pusat telah memasukkan Kawasan Maritim Pamukan menjadi program nasional kaitannya denga pemrioritasan pengembangan dan pembangunan daerah perbatasan yang penganggarannya dari APBN.
Jika ternyata sudah menjadi program nasional, lanjut Denny, maka daerah bisa mensinergikan dengan program pendukung seperti anggaran untuk pendampingan program tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah bisa mengalokasikan pada peningkatan jalan di kecamatan lain.
Namun lanjut dia, lagi-lagi perlu diingatkan agar pelaksanaan pembangunan tetap mengedepankan dan memprioritaskan pada daerah-daerah terpencil yang notabene sebagai kawasan terluar yang berbatasan dengan daerah lain seperti daerah pemilihan (Dapil) I seperti Pamukan Utara, Selatan dan sekitarnya.
Pada bagian lain, terkait dengan penetapan skala prioritas pembangunan yang dituangkan dalam visi-misi pemerintah kabupaten periode sekarang, Denny menyebut secara umum dewan menghendaki agar program pembangunan dan infrastruktur menjadi point pertama.
"Pasalnya, Pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dan kepariwisataan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Kotabaru, merupakan perwujudan atas keinginan dan kebutuhan masyarakat saat ini yang hendaknya segera dipenuhi," ungkap Denny.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016