Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalsel, menggelar pertemuan intensifikasi pelayanan kb di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) sekaligus pendampingan ibu hamil dan ibu pasca persalinan dalam upaya percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa.

Pertemuan dilaksanakan selama Dua hari, 26-27 Juni 2023, di Salah Satu hotel di Banjarmasin, yang di ikuti oleh 130 peserta, dari instansi dan institusi terkait, perwakilan provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan.

Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan, menyampaikan, tujuan dari pertemuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses pelayanan KB yang berkualitas dalam rangka mendukung pencapaian Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta pendampingan ibu hamil dan ibu pasca persalinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan meningkatkan kesertaan KB guna menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang berisiko stunting”, kata Ramlan.

Lebih lanjut, Ramlan, mengharapkan kegiatan ini dapat meningkatan pengetahuan pengelola dan pelaksana program KB tentang program-program bangga kencana termasuk program peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan dan percepatan penurunan stunting di kabupaten/kota, agar target penurunan angka stunting di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terwujud.

“Atas nama pribadi, saya mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih kepada pemerintah daerah beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta mitra kerja terkait, atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan sehingga Program Bangga Kencana di tingkat Provinsi dapat terselenggara dengan baik, ucap Ramlan.

Sementara itu, pada sambutannya, Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN RI, Eni Gustina, menyampaikan, Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tanggal 25 januari 2021 bahwa BKKBN ditunjuk sebagai koordinator percepatan penurunan stunting, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Dimana BKKBN menjadi ketua pelaksana, yang tentu membawa dampak pada perlunya koordinasi serta konfergensi program dilapangan. Kebaruan program penurunan stunting yang diusung BKKBN menitikberatkan pada fasilitasi terlaksananya berbagai program pembangunan bagi keluarga sasaran percepatan penurunan stunting.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 52, Pasal 53, Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengatur bahwa BKKBN bertanggungjawab untuk melaksanakan pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dilakukan upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia  dimana target angka stunting 2024 yaitu 14 %, salah satu upaya yang dilakukan BKKBN adalah memperkuat Pelayanan Program Bangga Kencana melalui pendampingan bagi ibu hamil salah satunya dengan memperkuat pelayanan KB pasca persalinan.

Penguatan KB pasca persalinan ini erat kaitannya dalam penurunan stunting, diharapkan melalui KBPP ini terjadi penjarangan kehamilan sehingga tidak ada dua balita dalam satu keluarga. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan balita lebih maksimal. Selain itu dengan KBPP dapat merencanakan kehamilan berikutnya yang lebih sehat bagi ibu dan calon bayi sehingga tidak ada bayi yang lahir berisiko stunting.

Menurut Eni, Program ini sangat penting agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.

“Salah satu upaya BKKBN untuk meminimalkan risiko stunting adalah dengan mengatur jarak kelahiran melalui KB Pasca Persalinan, kata Eni.

Pada pertemuan ini juga dilakukan penandatanganan kesepakatan atau MOU, perwakilan BBKKBN kalsel, Bersama Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) dan Rumah Sakit TNI AU Syamsudin Noor, dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kalimantan Selatan.

Penandatanganan MOU, dilakukan oleh kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan, Komandan Lanud Syamsudin Noor, Vincentius Endy, dan Kepala Rumah Sakit TNI AU Syamsudin Noor, yang disaksikan oleh Deputi KBKR Eni Gustina, serta seluruh peserta kegiatan.

Melalui kerjasama ini, BKKBN Kalsel dan TNI AU, akan melakukan intensifikasi pelayanan KB, di fasyankes dan pendampingan ibu hamil serta pasca salin, dalam upaya percepatan penurunan stunting.

“Ya pada pinsipnya kami mendukung, dan kami menyiapkan tenaga medis di tempat kami, untuk bisa mendukung kegiatan2 BKKBN, sehingga program pengentasan stunting di Kalsel bisa tertunjang oleh kami,” kata Vincentius Endy.
 
Pertemuan intensifikasi pelayanan kb di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) sekaligus pendampingan ibu hamil dan ibu pasca persalinan dalam upaya percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, di Hotel Aria Barito Banjarmasin, Selasa (28/06/2023) (ANTARA/Latif Thohir)

Pada kegiatan ini juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada peserta lomba pelayanan KB terbaik, pada rumah sakit swasta, klinik swasta, dan lomba role model tempat praktek mandiri bidan tingkat Provinsi Kalsel.

Pewarta: Latif Thohir

Editor : Hasan Zainuddin


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023