Banjarbaru (Antaranews Kalsel) - Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Nadjmi Adhani mengatakan, pihaknya berkomitmen melindungi perempuan dan anak-anak sehingga tidak menjadi korban kekerasan.
"Kami sudah melantik Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banjarbaru sekaligus sebagai wujud komitmen," ujarnya di Banjarbaru, Selasa.
Ia mengatakan hal itu usai melantik tim P2TP2A periode tahun 2016-2020 dan membuka workshop perencanaan penganggaran responsif gender yang diselenggarakan BPMP dan KB.
Menurut dia, keberadaan tim sangat dibutuhkan untuk menjawab fenomena kekerasan dan tindakan penganiayaan yang banyak terjadi terhadap perempuan maupun anak.
"Harapan kami, kekerasan terhadap perempuan dan anak jangan sampai terjadi di Banjarbaru sehingga terus tercipta situasi kondusif terutama di lingkungan masyarakat," pesannya.
Terkait kesetaraan gender, wali kota mengatakan, hal itu menjadi salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan pembangunan di kota yang dihuni sekitar 250 ribu jiwa itu.
"Kami komitmen untuk mendorong terealisasinya hak-hak perempuan di seluruh bidang pembangunan dan melindungi anak-anak sehingga tidak menjadi korban kekerasan," ucapnya.
Ditekankan, pelantikan tim P2TP2A merupakan salah satu upaya untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan.
"Pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan responsif gender akan memberi keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat," ungkapnya.
Dijelaskan, perencanaan responsif gender yakni pendekatan perencanaan yang mengakui perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang mendorong perbedaan kebutuhan keduanya.
"Percepatan pengarusutamaan gender diatur dalam perda Banjarbaru nomor 4 tahun 2010 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Kami sudah melantik Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banjarbaru sekaligus sebagai wujud komitmen," ujarnya di Banjarbaru, Selasa.
Ia mengatakan hal itu usai melantik tim P2TP2A periode tahun 2016-2020 dan membuka workshop perencanaan penganggaran responsif gender yang diselenggarakan BPMP dan KB.
Menurut dia, keberadaan tim sangat dibutuhkan untuk menjawab fenomena kekerasan dan tindakan penganiayaan yang banyak terjadi terhadap perempuan maupun anak.
"Harapan kami, kekerasan terhadap perempuan dan anak jangan sampai terjadi di Banjarbaru sehingga terus tercipta situasi kondusif terutama di lingkungan masyarakat," pesannya.
Terkait kesetaraan gender, wali kota mengatakan, hal itu menjadi salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan pembangunan di kota yang dihuni sekitar 250 ribu jiwa itu.
"Kami komitmen untuk mendorong terealisasinya hak-hak perempuan di seluruh bidang pembangunan dan melindungi anak-anak sehingga tidak menjadi korban kekerasan," ucapnya.
Ditekankan, pelantikan tim P2TP2A merupakan salah satu upaya untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan.
"Pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan responsif gender akan memberi keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat," ungkapnya.
Dijelaskan, perencanaan responsif gender yakni pendekatan perencanaan yang mengakui perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang mendorong perbedaan kebutuhan keduanya.
"Percepatan pengarusutamaan gender diatur dalam perda Banjarbaru nomor 4 tahun 2010 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah," katanya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016