Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mengajukan Raperda tentang Kearsipan Daerah pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat yang dipimpin ketuanya Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman di Banjarmasin, Kamis.
Orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut menjelaskan tujuan pengajuan Raperda itu, untuk mewujudkan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah serta tertib pengelolaan dan penggunaan arsip.
Selain itu, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, meningkatkan kualitas layanan publik dalam bidang informasi kearsipan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemasyarakatan kearsipan.
Kemudian bertujuan untuk menyelamatkan arsip bernilai guna tinggi, serta pendayagunaan informasi sumber arsip, ujar paman Birin (panggilan akrab Sahbirin yang baru empat bulan menjadi Gubernur Kalsel).
Ia menyatakan, mau membangun dan meningkatkan sistem penyelenggaraan kearsipan melalui Raperda kearsipan daerah dengan harapan bisa menjadi peraturan daerah (Perda) sesegera mungkin.
Pasalnya, menurut dia, sistem penyelenggaraan kearsipan daerah juga tidak dapat dipisahkan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Lebih dari itu, pemerintah daerah belum bisa disebut telah melaksanakan prinsip `Good Governance` (tata kelola pemerintahan yang baik) jika belum mampu menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu di lingkungan kerjanya," lanjutnya.
"Sebab pada dasarnya tujuan utama dari seluruh proses pengelolaan arsip untuk mendukung upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas," demikin Birin.
Bersamaan penjelasan Raperda kearsipan daerah itu, juga Raperda penambahan penyertaan modal Pemprov kepada PT Bank Kalsel, dan menjelaskan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2016 - 2021.
Dalam rapat paripurna itu, selain hadir wakil ketua DPRD setempat, Asbullah dan H Hamsyuri, juga anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalsel.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut menjelaskan tujuan pengajuan Raperda itu, untuk mewujudkan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah serta tertib pengelolaan dan penggunaan arsip.
Selain itu, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, meningkatkan kualitas layanan publik dalam bidang informasi kearsipan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemasyarakatan kearsipan.
Kemudian bertujuan untuk menyelamatkan arsip bernilai guna tinggi, serta pendayagunaan informasi sumber arsip, ujar paman Birin (panggilan akrab Sahbirin yang baru empat bulan menjadi Gubernur Kalsel).
Ia menyatakan, mau membangun dan meningkatkan sistem penyelenggaraan kearsipan melalui Raperda kearsipan daerah dengan harapan bisa menjadi peraturan daerah (Perda) sesegera mungkin.
Pasalnya, menurut dia, sistem penyelenggaraan kearsipan daerah juga tidak dapat dipisahkan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Lebih dari itu, pemerintah daerah belum bisa disebut telah melaksanakan prinsip `Good Governance` (tata kelola pemerintahan yang baik) jika belum mampu menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu di lingkungan kerjanya," lanjutnya.
"Sebab pada dasarnya tujuan utama dari seluruh proses pengelolaan arsip untuk mendukung upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas," demikin Birin.
Bersamaan penjelasan Raperda kearsipan daerah itu, juga Raperda penambahan penyertaan modal Pemprov kepada PT Bank Kalsel, dan menjelaskan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2016 - 2021.
Dalam rapat paripurna itu, selain hadir wakil ketua DPRD setempat, Asbullah dan H Hamsyuri, juga anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalsel.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016