Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan H Syahdillah mengharapkan, agar penggunaan dana bantuan desa tepat sasaran.
"Dari pantuan kami selama ini terhadap penggunaan dana bantuan desa di Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan," ujarnya di Banjarmasin, sebelum melaksanakan reses, Kamis.
Sebagai contoh di Kabupaten Tanah Laut (Tala) penggunaan dana bantuan desa tahun anggaran 2015 tampaknya sesuai petunjuk serta aspirasi masyarakat setempat, lanjutnya.
Kemudian dana bantuan desa tahun 2016 di "Bumi Tuntung Pandang" Tala tersebut pemerintah pusat menyiapkan Rp80 miliar untuk 130 desa, lima di antaranya sudah realisasi.
"Dana bantuan desa di Bumi Tuntung Pandang (berasal dari bahasa daerah Banjar Kalsel yang pengertian berakhir dengan kepuasan) itu penggunaannya terbanyak untuk pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, seperti kantor kepala desa," tuturnya.
Selain itu, ada pula sebagian yang mereka gunakan untuk modal dasar Badan Usaha Milik (BUM) Desa sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian desa atau ekonomi kerakyatan, lanjut pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Gerindra tersebut.
Mantan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel tersebut juga berharap, agar masyarakat dapat pula menikmati dana bantuan desa itu, walaupun mungkin nilainya kecil, tapi ada upaya pemerataan.
Sebagai contoh dalam membangun kantor kepala desa, sebaiknya tenaga kerja/tukang bangunan tersebut dari masyarakat setempat, tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Begitu pula bahan baku bangunan kantor desa tersebut agar semaksimal munggunakan sumber daya alam (SDA) yang ada di desa itu sendiri atau daerah sekitar.
"Dengan cara mendayagunakan sumber daya dan masyarakat setempat, maka dana bantuan desa tersebut tidak banyak mengalir keluar, tapi warga setempat turut menikmati dengan prosedur yang benar," demikian Syahdillah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Dari pantuan kami selama ini terhadap penggunaan dana bantuan desa di Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan," ujarnya di Banjarmasin, sebelum melaksanakan reses, Kamis.
Sebagai contoh di Kabupaten Tanah Laut (Tala) penggunaan dana bantuan desa tahun anggaran 2015 tampaknya sesuai petunjuk serta aspirasi masyarakat setempat, lanjutnya.
Kemudian dana bantuan desa tahun 2016 di "Bumi Tuntung Pandang" Tala tersebut pemerintah pusat menyiapkan Rp80 miliar untuk 130 desa, lima di antaranya sudah realisasi.
"Dana bantuan desa di Bumi Tuntung Pandang (berasal dari bahasa daerah Banjar Kalsel yang pengertian berakhir dengan kepuasan) itu penggunaannya terbanyak untuk pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, seperti kantor kepala desa," tuturnya.
Selain itu, ada pula sebagian yang mereka gunakan untuk modal dasar Badan Usaha Milik (BUM) Desa sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian desa atau ekonomi kerakyatan, lanjut pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Gerindra tersebut.
Mantan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel tersebut juga berharap, agar masyarakat dapat pula menikmati dana bantuan desa itu, walaupun mungkin nilainya kecil, tapi ada upaya pemerataan.
Sebagai contoh dalam membangun kantor kepala desa, sebaiknya tenaga kerja/tukang bangunan tersebut dari masyarakat setempat, tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Begitu pula bahan baku bangunan kantor desa tersebut agar semaksimal munggunakan sumber daya alam (SDA) yang ada di desa itu sendiri atau daerah sekitar.
"Dengan cara mendayagunakan sumber daya dan masyarakat setempat, maka dana bantuan desa tersebut tidak banyak mengalir keluar, tapi warga setempat turut menikmati dengan prosedur yang benar," demikian Syahdillah.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016