Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Muhammad Noor memimpin rapat forum komunikasi para pemangku kepentingan utama semester I BPJS kesehatan tingkat Kabupaten HSS.
"Rapat ini membahas optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)," kata M Noor, di Aula Ramu Sekretariat Daerah (Setda), Kandangan, HSS, Kalimantan Selatan, Jumat.
Dijelaskan M Noor, rapat ini rutin dilaksanakan dari para pemangku kepentingan, untuk jaminan kesehatan BPJS dengan pemerintah daerah.
Baca juga: Waspada DBD di HSS, kasus meningkat menjadi 58
M Noor juga mengatakan banyak hal yang dievaluasi terkait data-data yang terus divalidasi setiap saat, beberapa hal lain juga dibahas untuk keberlanjutan program BPJS ini.
“Tapi tadi ada beberapa yang menarik kita bahas untuk rujukan, ternyata sekarang tidak harus berjenjang lagi. Pasien bisa dirujuk ke rumah sakit yang punya tenaga kesehatan yang kompetennya sesuai dengan penyakit yang diderita," ucap M Noor.
Jadi tidak harus berjenjang ke tipe D, C kemudian ke B lagi, apabila memang dirujuk ke tipe B yang lebih lengkap validasinya tidak masalah.
M Noor juga berharap agar program BPJS yang merupakan program Bupati HSS, H Achmad Fikry dan menjadi komitmen beliau untuk menjamin kesehatan dapat terus berjalan dengan baik.
Baca juga: Bupati HSS terima kunjungan IDAI Kalsel
Sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, Muhammad Masrur Ridwan mengatakan pembahasan yang diangkat mengenai peningkatan kualitas layanan dan Intruksi presiden, strategi dan dukungan yang diperlukan.
Dibahas pula terkait Instruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 2022, tentang optimalisasi program JKN yang merupakan upaya kolaborasi memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui program JKN-KIS.
"Untuk saat ini jumlah peserta JKN aktif kita di Kabupaten HSS yakni sebanyak 251.579 atau 103.09 persen," kata Muhammad.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Rapat ini membahas optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)," kata M Noor, di Aula Ramu Sekretariat Daerah (Setda), Kandangan, HSS, Kalimantan Selatan, Jumat.
Dijelaskan M Noor, rapat ini rutin dilaksanakan dari para pemangku kepentingan, untuk jaminan kesehatan BPJS dengan pemerintah daerah.
Baca juga: Waspada DBD di HSS, kasus meningkat menjadi 58
M Noor juga mengatakan banyak hal yang dievaluasi terkait data-data yang terus divalidasi setiap saat, beberapa hal lain juga dibahas untuk keberlanjutan program BPJS ini.
“Tapi tadi ada beberapa yang menarik kita bahas untuk rujukan, ternyata sekarang tidak harus berjenjang lagi. Pasien bisa dirujuk ke rumah sakit yang punya tenaga kesehatan yang kompetennya sesuai dengan penyakit yang diderita," ucap M Noor.
Jadi tidak harus berjenjang ke tipe D, C kemudian ke B lagi, apabila memang dirujuk ke tipe B yang lebih lengkap validasinya tidak masalah.
M Noor juga berharap agar program BPJS yang merupakan program Bupati HSS, H Achmad Fikry dan menjadi komitmen beliau untuk menjamin kesehatan dapat terus berjalan dengan baik.
Baca juga: Bupati HSS terima kunjungan IDAI Kalsel
Sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, Muhammad Masrur Ridwan mengatakan pembahasan yang diangkat mengenai peningkatan kualitas layanan dan Intruksi presiden, strategi dan dukungan yang diperlukan.
Dibahas pula terkait Instruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 2022, tentang optimalisasi program JKN yang merupakan upaya kolaborasi memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui program JKN-KIS.
"Untuk saat ini jumlah peserta JKN aktif kita di Kabupaten HSS yakni sebanyak 251.579 atau 103.09 persen," kata Muhammad.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023