Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Hulu Sungai Selatan (HSS) menetapkan status siaga bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan mengambil berbagai langkah persiapan guna mengantisipasi bencana tersebut.
"Untuk antisipasi bencana karhutla, langkah pertama kita dari BPBD dalam bulan Mei ini menetapkan status siaga bencana karhutla, kekeringan dan penurunan produksi pangan," kata Kepala BPBD HSS, Kusairi di Kandangan, Kamis.
Dijelaskan dia, penetapan ini juga tidak lanjut dari hasil rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersama pemerintah kabupaten dan kota terkait kesiapsiagaan penanganan bencana karhutla.
Langkah kedua, mengaktifkan kembali posko siaga bencana kahurtla di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, koordinasi dengan SKPD terkait, termasuk menggiatkan sosialisasi melalui media sosial dan situs BPBD HSS.
Baca juga: BPBD HSS ikuti rakor kesiagaan kahurtla
Sosialisasi tersebut dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat, bahwa berdasarkan prakiraan BMKG akan terjadi kemarau yang cukup ekstrem pada 2023 dan berbeda antara musim kemarau 2021 dengan kemarau basah.
"Berdasarkan informasi yang kita terima dari prakiraan BMKG, kemarau 2023 ini normal atau lebih mengarah pada kekeringan," ucap Kusairi.
Pihaknya juga melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana karhutla tingkat tingkat kabupaten, bentuk penggalangan dan sinergitas dalam antisipasi dan penanggulangan bencana karhutla dengan seluruh mitra.
Sementara itu, untuk tindak pidana karhutla pada 2022 tidak ada, karena berdasarkan penelusuran di lapangan diketahui lahan yang terbakar merupakan lahan rawa yang tidak bertuan, dan bukan lahan pertanian.
Baca juga: Infrastruktur rusak terdampak banjir di Daha, DPRD HSS minta segera tangani
"Perbandingan kita untuk karhutla di tahun 2022 dan 2021, di tahun 2022 ini ada penurunan tingkat hotspot yang ada di HSS, disamping karena kemarau tahun lalu itu kemarau basah," ungkap Kusairi.
Diungkapkan Kusairi, penanganan karhutla pada 2022 juga bisa dilakukan lebih intensif karena adanya satgas udara, sehingga bisa menjangkau beberapa wilayah yang sulit diakses baik dari jalur darat maupun sungai.
Diakui Kusairi, tantangan antisipasi karhutla di HSS karena lahan rawa tidak bertuan yang luas terbentang dari kawasan Daha di tiga kecamatan, kemudian ke Kecamatan Kalumpang hingga perbatasan dengan Kecamatan Margasari, Tapin.
"Namun Alhamdulillah, BPBD Provinsi yang didukung dengan adanya satgas udara sangat membantu untuk penanganan karhutla bisa lebih cepat," pungkas Kusairi.
Baca juga: BPBD HSS ikuti rakor kesiagaan kahurtla
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Untuk antisipasi bencana karhutla, langkah pertama kita dari BPBD dalam bulan Mei ini menetapkan status siaga bencana karhutla, kekeringan dan penurunan produksi pangan," kata Kepala BPBD HSS, Kusairi di Kandangan, Kamis.
Dijelaskan dia, penetapan ini juga tidak lanjut dari hasil rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersama pemerintah kabupaten dan kota terkait kesiapsiagaan penanganan bencana karhutla.
Langkah kedua, mengaktifkan kembali posko siaga bencana kahurtla di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, koordinasi dengan SKPD terkait, termasuk menggiatkan sosialisasi melalui media sosial dan situs BPBD HSS.
Baca juga: BPBD HSS ikuti rakor kesiagaan kahurtla
Sosialisasi tersebut dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat, bahwa berdasarkan prakiraan BMKG akan terjadi kemarau yang cukup ekstrem pada 2023 dan berbeda antara musim kemarau 2021 dengan kemarau basah.
"Berdasarkan informasi yang kita terima dari prakiraan BMKG, kemarau 2023 ini normal atau lebih mengarah pada kekeringan," ucap Kusairi.
Pihaknya juga melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana karhutla tingkat tingkat kabupaten, bentuk penggalangan dan sinergitas dalam antisipasi dan penanggulangan bencana karhutla dengan seluruh mitra.
Sementara itu, untuk tindak pidana karhutla pada 2022 tidak ada, karena berdasarkan penelusuran di lapangan diketahui lahan yang terbakar merupakan lahan rawa yang tidak bertuan, dan bukan lahan pertanian.
Baca juga: Infrastruktur rusak terdampak banjir di Daha, DPRD HSS minta segera tangani
"Perbandingan kita untuk karhutla di tahun 2022 dan 2021, di tahun 2022 ini ada penurunan tingkat hotspot yang ada di HSS, disamping karena kemarau tahun lalu itu kemarau basah," ungkap Kusairi.
Diungkapkan Kusairi, penanganan karhutla pada 2022 juga bisa dilakukan lebih intensif karena adanya satgas udara, sehingga bisa menjangkau beberapa wilayah yang sulit diakses baik dari jalur darat maupun sungai.
Diakui Kusairi, tantangan antisipasi karhutla di HSS karena lahan rawa tidak bertuan yang luas terbentang dari kawasan Daha di tiga kecamatan, kemudian ke Kecamatan Kalumpang hingga perbatasan dengan Kecamatan Margasari, Tapin.
"Namun Alhamdulillah, BPBD Provinsi yang didukung dengan adanya satgas udara sangat membantu untuk penanganan karhutla bisa lebih cepat," pungkas Kusairi.
Baca juga: BPBD HSS ikuti rakor kesiagaan kahurtla
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023