Batulicin,  (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kembali meraih prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

"Prestasi WTP kali ini adalah ketiga kalinya diraih oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selama tiga tahun berturut-turut," kata Wakil Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor di Batulicin, Rabu.

Ia menyambut gembira atas prestasi WTP yang diraih pemerintah daerah selama tiga tahun berturut-turut.

Penghargaan itu, ujarnya, menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik bagi masyarakat.

"Ini juga menjadi bukti upaya kerja keras seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mewujudkan sistem tata kelola keuangan yang lebih baik," katanya.

Ia berharap, jajaran Pemkab Tanah Bumbu mampu mempertahankan prestasi terbaik yang diraihnya tersebut pada masa mendatang.

Hal yang terpenting, katanya, mengupayakan agar opini WTP tersebut menjadi motivasi dan spirit jajaran pemkab setempat dalam meningkatkan kinerja secara optimal terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.

"Pelayanan dan kesejahteraan masyarakat adalah sangat penting sehingga pemerintah harus menjadikan opini ini sebagai dasar motivasi semua jajaran yang terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Penghargaan prestasi WTP diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalsel Yuliandra Tri Kusumo Nugroho kepada Wakil Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor di Kota Banjarbaru.

Penghargaan yang sama juga diberikan kepada pemerintah kabupaten lain, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Balangan. Pada tahun ini, mereka juga berhasil mempertahankan prestasi opini WPT selama tiga kali berturut-turut.

Kabupaten yang berhasil tahun ini menaikkan prestasi opininya dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP, yaitu Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Kotabaru.

Penghargaan prestasi WTP diberikan oleh BPK atas dasar hasil pemeriksaan laporan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berbasis Akrual.

"Pengelolaan sistem keuangan ini berbeda dengan sistem pengelolaan keuangan sebelumnya yang berbasis Cash Toward Acrual (CTA)," katanya.

Pewarta: Sujud Mariono

Editor : Ulul Maskuriah


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016