Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta pemerintah provinsi (Pemprov) setempat mengupayakan semaksimal mungkin pemenuhan Pendidikan Guru Penggerak atau PGP.
Sekretaris Komisi IV yang juga membidangi pendidikan, Firman Yusi mengemukakan itu, Rabu malam atau sebelum melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang,), 12 - 13 Januari 2023 atas pertanyaan Antara Kalsel.
Menurut alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM d/h Unlam) Banjarmasin itu, PGP tersebut penting, terlebih bagi mereka yang mau menjadi kepala sekolah.
"Memang banyak kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum memenuhi persyaratan seperti PGP," ujar mantan anggota DPRD, Kabupaten Tabalong tersebut.
"Padahal PGP persyaratan yang harus dipenuhi," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
Ia menambahkan, bahwa berdasarkan informasi, Pemprov atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel sudah menerima teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait PGP.
"Pasalnya selain persyaratan untuk menjadi Kepala SMA atau SMK, PGP juga baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan upaya menunjang peningkatan mutu pendidikan,"ujarnya.
"Namun. sampai saat ini, kami belum mengetahui,.apakah sudah ada tindaklanjutnya," demikian Firman Yusi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
Sekretaris Komisi IV yang juga membidangi pendidikan, Firman Yusi mengemukakan itu, Rabu malam atau sebelum melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang,), 12 - 13 Januari 2023 atas pertanyaan Antara Kalsel.
Menurut alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM d/h Unlam) Banjarmasin itu, PGP tersebut penting, terlebih bagi mereka yang mau menjadi kepala sekolah.
"Memang banyak kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum memenuhi persyaratan seperti PGP," ujar mantan anggota DPRD, Kabupaten Tabalong tersebut.
"Padahal PGP persyaratan yang harus dipenuhi," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
Ia menambahkan, bahwa berdasarkan informasi, Pemprov atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel sudah menerima teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait PGP.
"Pasalnya selain persyaratan untuk menjadi Kepala SMA atau SMK, PGP juga baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan upaya menunjang peningkatan mutu pendidikan,"ujarnya.
"Namun. sampai saat ini, kami belum mengetahui,.apakah sudah ada tindaklanjutnya," demikian Firman Yusi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023