Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota legislator Kota Banjarmasin H Dedy Sopian menyatakan, pemerintah kota harus mengadakan lagi program bedah rumah, sebab ini program kesejahteraan yang menyentuh langsung kemasyarakat.
"Kita memang sangat menyayangkan hingga tidak dianggarkan lagi tahun ini program bedah rumah, padahal ini program kesejahteraan dari pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat," ujarnya di gedung dewan, Senin.
Anggota komisi IV ini mengungkapkan, program bedah rumah sangat membantu bagi warga miskin daerah ini agar memiliki hunian yang layak ditinggali, dan ini banyak diharapkan terus berlanjut.
"Sebab banyak lagi rumah warga kita yang harusnya mendapatkan bantuan bedah rumah ini, program ini kita tuntut harus berlanjut," papar politisi PKB tersebut.
Sebagaimana di daerah pemilihannya di Banjarmasin Barat, ujar Dedy, daerah pemukiman padat penduduk masih banyak rumah warga yang kelihatan memperihatinkan, perlu dibantu menjadikannya sebagai hunian yang layak.
"Saya rasa, sia-sia saja kita melakukan pembangunan gedung megah kalau masih banyak rumah warga kita yang kurang layak dihuni. Malah terbiarkan," ucapnya.
Dia menuntut, pemerintah kota bisa menganggarkan untuk program bedah rumah ini nantinya di APBD perubahan, sebab masyarakat sudah banyak mempertanyakan program ini bisa mereka rasakan pula.
"Kami akan ikut memperjuangkan ini nantinya bisa kembali terwujud, kita minta Pemkot memperhatikannya, jangan ditinggal-tinggal lagi untuk alasan yang tak jelas," paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Agus Sorono mengakui, bahwa pada APBD murni 2016 ini program bedah rumah tidak masuk, karena anggaran yang tidak mencukupi.
"Tapi ada dari pemerintah pusat program bedah rumah ini bagi daerah kita sebanyak 111 rumah, tahun ini," ucapnya.
Namun dia berjanji, pada APBD perubahan nanti, akan diajukan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk program seratus buah bedah rumah.
"Kalau program APBD itukan setiap unit rumah dibantu Rp15 juta, tapi kalau yang di APBN itu cuma Rp10 juta per unit," ungkapnya.
Sejauh ini, beber dia, sudah sebanyak 1.500 unit rumah sejak 2010 lalu mendapat program bedah rumah, dengan tujuan menghilangkan daerah kumuh di daerah ibu kota provinsi ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Kita memang sangat menyayangkan hingga tidak dianggarkan lagi tahun ini program bedah rumah, padahal ini program kesejahteraan dari pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat," ujarnya di gedung dewan, Senin.
Anggota komisi IV ini mengungkapkan, program bedah rumah sangat membantu bagi warga miskin daerah ini agar memiliki hunian yang layak ditinggali, dan ini banyak diharapkan terus berlanjut.
"Sebab banyak lagi rumah warga kita yang harusnya mendapatkan bantuan bedah rumah ini, program ini kita tuntut harus berlanjut," papar politisi PKB tersebut.
Sebagaimana di daerah pemilihannya di Banjarmasin Barat, ujar Dedy, daerah pemukiman padat penduduk masih banyak rumah warga yang kelihatan memperihatinkan, perlu dibantu menjadikannya sebagai hunian yang layak.
"Saya rasa, sia-sia saja kita melakukan pembangunan gedung megah kalau masih banyak rumah warga kita yang kurang layak dihuni. Malah terbiarkan," ucapnya.
Dia menuntut, pemerintah kota bisa menganggarkan untuk program bedah rumah ini nantinya di APBD perubahan, sebab masyarakat sudah banyak mempertanyakan program ini bisa mereka rasakan pula.
"Kami akan ikut memperjuangkan ini nantinya bisa kembali terwujud, kita minta Pemkot memperhatikannya, jangan ditinggal-tinggal lagi untuk alasan yang tak jelas," paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Agus Sorono mengakui, bahwa pada APBD murni 2016 ini program bedah rumah tidak masuk, karena anggaran yang tidak mencukupi.
"Tapi ada dari pemerintah pusat program bedah rumah ini bagi daerah kita sebanyak 111 rumah, tahun ini," ucapnya.
Namun dia berjanji, pada APBD perubahan nanti, akan diajukan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk program seratus buah bedah rumah.
"Kalau program APBD itukan setiap unit rumah dibantu Rp15 juta, tapi kalau yang di APBN itu cuma Rp10 juta per unit," ungkapnya.
Sejauh ini, beber dia, sudah sebanyak 1.500 unit rumah sejak 2010 lalu mendapat program bedah rumah, dengan tujuan menghilangkan daerah kumuh di daerah ibu kota provinsi ini.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016