Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi pertanian secara umum, Nor Fajri SE meminta pemerintah daerah setempat lebih serius dalam penanganan ketahanan pangan.

Permintaan itu menjawab Antara Kalsel melalui telepon seluler, Rabu sehubungan penurunan produksi padi di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota belakangan ini.

"Akibat penurunan produksi padi tersebut kita terpaksa mendatangkan beras dari luar daerah seperti Sulawesi Selatan (Sulsel) guna menyangga ketahanan pangan," kata dia.

Penurunan produksi padi Kalsel pada musim tanam (MT) Tahun 2022 antara lain karena serangan hama tungro dan dampak dari bencana banjir.

Selain itu, karena alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi peruntukan lain seperti perusahaan permukaan penduduk serta pergudangan dan sebagainya.

"Padahal kita ada Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertahanan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan. Tapi sampai sejauh mana pemberlakuan Perda tersebut," ujarnya.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu mengharapkan pemerintah daerah atau instansi terkait berusaha lebih maksimal lagi mencari solusi pemberantasan tungro.

"Sebab kalau tanpa pembasmian yang sungguh-sungguh terhadap hama tungro jangan harap produksi padi kita meningkat, bahkan bisa terus menurun," ujarnya.

"Apalagi dengan alih fungsi lahan pertanian buat peruntukan lain, tanpa pencetak sawah baru serta intensifikasi plus dikhawatirkan produksi padi kita semakin turun," demikian Nor Fajri.

Sementara data pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel menunjukkan produksi padi provinsi setempat Tahun 2015 lebih dua juta ton gabah kering giling (GKG) dan hasil panen 2022 hanya ratusan ton.
 

Pewarta: Syamsuddin Hasan

Editor : Imam Hanafi


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022