Tanjung (Antaranews Kalsel) - Tiga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, mendapatkan bantuan modal kredit untuk pengembangan usaha kecil dan menengah lokal.
Kepala Bidang Aset dan Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tabalong Husin Ansyari di Tanjung, Rabu, mengatakan tiga BPR yang mendapat bantuan modal diharapkan bisa membantu upaya pemerintah daerah mencetak wirausaha baru di wilayah ini.
"Masing-masing BPR mendapatkan bantuan modal kredit sebesar Rp1 miliar dari APBD Kabupaten 2015," jelas Husin.
Husin menambahkan pengelolaan BPR oleh perusahaan daerah saat ini baru di tiga kecamatan yakni Kelua, Muara Uya dan Haruai, sejak 1997.
Namun hingga saat ini dividen atau keuntungan yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ini masih rendah dengan tingkat pengembalian pinjaman masih di atas lima persen.
"Modal untuk BPR selain berasal dari pemerintah daerah juga sebagian kecil sari Bank Kalsel dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan," kata Husin.
Perusahaan Daerah BPR ini dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1997 dan Izin kementerian keuangan No SKB 676/km17/1997.
Nilai aset masing-masing, kata dia, PD BPR Haruai Rp11,9 miliar, Kelua Rp11 miliar dan Muara Uya Rp21 miliar.
Selama ini PD BPR memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, selain itu bisa memajukan ekonomi kerakyatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Kepala Bidang Aset dan Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tabalong Husin Ansyari di Tanjung, Rabu, mengatakan tiga BPR yang mendapat bantuan modal diharapkan bisa membantu upaya pemerintah daerah mencetak wirausaha baru di wilayah ini.
"Masing-masing BPR mendapatkan bantuan modal kredit sebesar Rp1 miliar dari APBD Kabupaten 2015," jelas Husin.
Husin menambahkan pengelolaan BPR oleh perusahaan daerah saat ini baru di tiga kecamatan yakni Kelua, Muara Uya dan Haruai, sejak 1997.
Namun hingga saat ini dividen atau keuntungan yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ini masih rendah dengan tingkat pengembalian pinjaman masih di atas lima persen.
"Modal untuk BPR selain berasal dari pemerintah daerah juga sebagian kecil sari Bank Kalsel dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan," kata Husin.
Perusahaan Daerah BPR ini dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1997 dan Izin kementerian keuangan No SKB 676/km17/1997.
Nilai aset masing-masing, kata dia, PD BPR Haruai Rp11,9 miliar, Kelua Rp11 miliar dan Muara Uya Rp21 miliar.
Selama ini PD BPR memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, selain itu bisa memajukan ekonomi kerakyatan.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016