Program penanganan stunting di Kalimantan Selatan (Kalsel) masih belum terarah, pada lokus stunting dengan kasus tertinggi.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ir H Ramlan, MA, saat di temui usai mengikuti rapat Rekonsiliasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Komitmen bersama Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan di Gedung Mahligai Sultan Adam, Martapura, Kabupaten Banjar. Kamis.
“Stunting di Kalsel yang masih tinggi, kenapa jadi program intervensinya tidak terarah kedaerah yang tinggi, seperti di Kabupaten Banjar, Tapin dan Barito Kuala,”katanya.
Tiga Kabupaten itu yang seharusnya menjadi lokus program penanganan dari Pemerintah Provinsi Kalsel, imbuhnya.
Lebih lanjut Ramlan menyampaikan rekonsiliasi itu di maksudkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program percepatan penanganan stunting, agar lebih terarah ke wilayah fokus penanganan stunting
Kegiatan rekonsiliasi ini dikuti oleh, Inspektur Inspektorat Wilayah II BKKBN RI Sunarto, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Kalsel Fajar Desira, Kepala BPKP Kalsel Rudy Harahap, Unsur Ketua TPPS Tingkat Kabupaten, dan Satgas Percepatan Penurunan Stunting Kalsel.
Ramlan, mengatakan kegiatan rekonsilasi ini di lakukan di Kabupaten Banjar, bertujuan untuk merangsang pemerintah setempat agar siap melaksanakan program penanganan stunting, di karenakan Kabupaten Banjar merupakan daerah dengan kasus tertinggi di Kalsel mencapai 40,2 persen, yang disusul oleh Tapin 33, Persen dan Barito Kuala 32,4 Persen.
“ itu kalo misalkan ada 10 anak ada 4 anak dengan kondisi stunting, tinggi berat badannya rendah otaknya yang bermasalah, kalo di ronsen kan berbeda sekali otak anak stunting ini, dia tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah,” katanya.
Ramlan menjelaskan, kasus stunting di Kalsel umumnya bukan disebabkan karena factor ekonomi, namun akibat kelalaian orang tua, karena kurangnya pemenuhan gizi kepada anak saat anak masih di usia sampai Dua Tahun.
“Karena Dua Tahun itu menutup kepala, ubun ubunnya, terbentuk otak sudah 86 persen,” jelasnya.
Ramlan menerangkan, angka 40,2 persen di Kabupaten Banjar tersebut, berasal dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SGGI)
“ jadi tidak bisa kita tinggal diam dalam hal ini, semua lintas sektor, semua kementerian lembaga, bergerak bersama sama menuju satu titik yakni percepatan penurunan stunting di Kalsel,” tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Hal itu disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ir H Ramlan, MA, saat di temui usai mengikuti rapat Rekonsiliasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Komitmen bersama Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan di Gedung Mahligai Sultan Adam, Martapura, Kabupaten Banjar. Kamis.
“Stunting di Kalsel yang masih tinggi, kenapa jadi program intervensinya tidak terarah kedaerah yang tinggi, seperti di Kabupaten Banjar, Tapin dan Barito Kuala,”katanya.
Tiga Kabupaten itu yang seharusnya menjadi lokus program penanganan dari Pemerintah Provinsi Kalsel, imbuhnya.
Lebih lanjut Ramlan menyampaikan rekonsiliasi itu di maksudkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program percepatan penanganan stunting, agar lebih terarah ke wilayah fokus penanganan stunting
Kegiatan rekonsiliasi ini dikuti oleh, Inspektur Inspektorat Wilayah II BKKBN RI Sunarto, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Kalsel Fajar Desira, Kepala BPKP Kalsel Rudy Harahap, Unsur Ketua TPPS Tingkat Kabupaten, dan Satgas Percepatan Penurunan Stunting Kalsel.
Ramlan, mengatakan kegiatan rekonsilasi ini di lakukan di Kabupaten Banjar, bertujuan untuk merangsang pemerintah setempat agar siap melaksanakan program penanganan stunting, di karenakan Kabupaten Banjar merupakan daerah dengan kasus tertinggi di Kalsel mencapai 40,2 persen, yang disusul oleh Tapin 33, Persen dan Barito Kuala 32,4 Persen.
“ itu kalo misalkan ada 10 anak ada 4 anak dengan kondisi stunting, tinggi berat badannya rendah otaknya yang bermasalah, kalo di ronsen kan berbeda sekali otak anak stunting ini, dia tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah,” katanya.
Ramlan menjelaskan, kasus stunting di Kalsel umumnya bukan disebabkan karena factor ekonomi, namun akibat kelalaian orang tua, karena kurangnya pemenuhan gizi kepada anak saat anak masih di usia sampai Dua Tahun.
“Karena Dua Tahun itu menutup kepala, ubun ubunnya, terbentuk otak sudah 86 persen,” jelasnya.
Ramlan menerangkan, angka 40,2 persen di Kabupaten Banjar tersebut, berasal dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SGGI)
“ jadi tidak bisa kita tinggal diam dalam hal ini, semua lintas sektor, semua kementerian lembaga, bergerak bersama sama menuju satu titik yakni percepatan penurunan stunting di Kalsel,” tegasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022