Penyerapan anggaran untuk distribusi Bantuan Lansung Tunai (BLT) dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil dengan persentasi tinggi, yakni di 96 persen.
Kepala Kantor Pos Kandangan, Harmoko Pandiangan, di Kandangan, Kamis (16/11), mengatakan dari alokasi sekitar 15.716 jumlah penerima BLT, telah terealisasi 15.024 penerima, untuk penyaluran BLT bulan September dan Oktober 2022.
"Ada tiga metode yang kita lakukan dalam penyaluran BLT ini, yakni dengan warga mengambil sendiri ke Kantor Pos Kandangan, penyaluran melalui komunitas, serta dari pintu ke pintu atau "door to door", katanya, dalam keterangan.
Kepala Kantor Pos Kandangan, Harmoko Pandiangan memantau penyaluran BLT BBM. (Antara/Fathur)
Dijelaskan dia, untuk penyaluran melalui komunitas dilakukan melalui tempat yang telah disepakati bersama, seperti di kantor kelurahan atau desa.
Sementara "door to door" dilakukan untuk memudahkan warga dari kalangan lanjut usia atau juga penyandang disabilitas, di mana mereka tidak memungkinkan untuk mengambil sendiri.
Pembayaran melalui kantor pos saat ini menggunakan aplikasi Pos Giros Cash, aplikasi ini sudah terkoneksi dengan dasboard monitoring kementerian sosial, realisasinya sudah on time dan real time bisa dicek oleh kementerian sosial.
"Sistem kami juga sudah menyimpan foto penerima secara langsung, karena saat pengambilan bantuan, kami lakukan pemotoan KTP atau KK, dan juga foto diri penerima," katanya.
Menurut dia, untuk jumlah sisa realisasi sekitar empat persen dikarenakan penerima meninggal dunia, ataupun karena sudah pindah tempat tinggal.
Kendala di lapangan diakui memang ada, seperti dengan adanya kebijakan penerima yang harus sudah divaksin, atau pun karena sudah menerima bantuan serupa dari dana desa.
Untuk mereka yang belum divaksin, pihaknya telah melakukan pendekatan, utamanya melalui aparat di kecamatan hingga desa, karena memang ada penerima yang layak menerima BLT, namun belum divaksin karena alasan kesehatan.
"Kalau mereka berhak menerima dan memang butuh bantuan, sementara tidak memungkinkan divaksin karena sakit. Tentu kita berusaha tetap bisa disalurkan, dan sudah beberapa tempat bisa diatasi persoalan ini dengan pendekatan," katanya.
