Tanjung, (AntaranewsKalsel) - Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan belajar pengelolaan perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ke Pemko Bandung, Jawa Barat.
Asisten bidang pembangunan Pemkab Tabalong Hamida Munawarah mengatakan saat ini Kabupaten Tabalong telah memiliki tiga unit BPR yang terbentuk sejak 1997.
"Selama ini BPR yang telah dibentuk melalui perda pemerintah provinsi belum bisa berkembang dengan baik karena itu perlu belajar dengan Pemko Bandung BPR memilikin deviden cukup besar," jelas Hamida saat melakukan kunjungan kerja ke bagian ekonomi Pemko Bandung, Senin.
Dalam kunjungan kerja pemkab Tabalong terkait pengelolaan PD BPR juga diikuti Kabag Ekonomi dan Pembangunan Norzain A Yani, Kabid Aset dan Kekayaan Daerah Husin Ansyari dan Kabag Humas Muhammad Rusli.
Rombongan diterima oleh Kasubag Pengembangan Usaha Daerah Pemko Bandung, Siena Halim sekaligus memaparkan keberadaan PD BPR Kota Bandung dan perkembangannya.
"Saat ini nasabah di PD BPR Bandung mencapai 3.000 orang dengan harapan bisa cetak 1.000 wira usaha baru," jelas Siena.
Dibentuk sejak 1968, PD BPR Kota Bandung saat ini melaksanakan program Kredit Melati atau melawan rentenir dan akan merealisasikan penyaluran kredit hingga capai Rp150 miliar.
Selain berhasil mendongkrak pendapatan daerah melalui BPR, program kredit melati juga diharapkan bisa mendukung upaya pemerataan ekonomi lokal.
Kabid Aset dan Kekayaan Daerah Setda Kabupaten Tabalong Husin Ansyari mengatakan PD BPR juga tergolong sehat dengan tingkat pengembalian pinjaman nol persen.
"Di Kabupaten Tabalong tingkat pengembalian pinjaman masih di atas lima persen dengan deviden masih rendah," jelas Husin.
Karena itu sistem yang diterapkan di Kota Bandung bisa diaplikasikan di "Bumi Saraba Kawa" .
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Asisten bidang pembangunan Pemkab Tabalong Hamida Munawarah mengatakan saat ini Kabupaten Tabalong telah memiliki tiga unit BPR yang terbentuk sejak 1997.
"Selama ini BPR yang telah dibentuk melalui perda pemerintah provinsi belum bisa berkembang dengan baik karena itu perlu belajar dengan Pemko Bandung BPR memilikin deviden cukup besar," jelas Hamida saat melakukan kunjungan kerja ke bagian ekonomi Pemko Bandung, Senin.
Dalam kunjungan kerja pemkab Tabalong terkait pengelolaan PD BPR juga diikuti Kabag Ekonomi dan Pembangunan Norzain A Yani, Kabid Aset dan Kekayaan Daerah Husin Ansyari dan Kabag Humas Muhammad Rusli.
Rombongan diterima oleh Kasubag Pengembangan Usaha Daerah Pemko Bandung, Siena Halim sekaligus memaparkan keberadaan PD BPR Kota Bandung dan perkembangannya.
"Saat ini nasabah di PD BPR Bandung mencapai 3.000 orang dengan harapan bisa cetak 1.000 wira usaha baru," jelas Siena.
Dibentuk sejak 1968, PD BPR Kota Bandung saat ini melaksanakan program Kredit Melati atau melawan rentenir dan akan merealisasikan penyaluran kredit hingga capai Rp150 miliar.
Selain berhasil mendongkrak pendapatan daerah melalui BPR, program kredit melati juga diharapkan bisa mendukung upaya pemerataan ekonomi lokal.
Kabid Aset dan Kekayaan Daerah Setda Kabupaten Tabalong Husin Ansyari mengatakan PD BPR juga tergolong sehat dengan tingkat pengembalian pinjaman nol persen.
"Di Kabupaten Tabalong tingkat pengembalian pinjaman masih di atas lima persen dengan deviden masih rendah," jelas Husin.
Karena itu sistem yang diterapkan di Kota Bandung bisa diaplikasikan di "Bumi Saraba Kawa" .
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016