Ekonom dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Hidayatullah Muttaqin SE, MSI, Pg.D mengatakan pemerintah wajib efisiensi belanja negara di tengah ancaman resesi seiring pelemahan perekonomian global saat ini.
"Hilangkan pemborosan dalam belanja negara, dalam situasi sulit ini proyek-proyek infrastruktur yang tidak mendesak ditunda dulu," kata dia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu.
Menghadapi potensi ancaman resesi tersebut, kata dia, maka langkah penting untuk mengantisipasinya pemerintah harus menjaga harga BBM, gas elpiji, dan tarif dasar listrik tidak naik.
Meski diakuinya, kebijakan tersebut akan menekan APBN, tetapi itu diperlukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional.
Pemerintah juga perlu membangun sistem monitoring atau pengawasan distribusi komoditi khususnya sembako di tengah-tengah masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Muttaqin menyarankan ada "big data" untuk distribusi dan perkembangan harga-harga sembako sehingga bisa diantisipasi sedini mungkin jika ada gejala penurunan suplai baik karena faktor produksi yang menurun, gangguan cuaca, maupun akibat penimbunan oleh para spekulan.
Mencegah inflasi dengan dua cara tersebut menurutnya akan lebih murah biayanya dibandingkan menaikkan harga energi dan kemudian melakukan kebijakan moneter uang ketat yang akan memukul daya beli masyarakat sekaligus menjatuhkan dunia usaha.
"Momentum pemulihan ekonomi sejak tahun 2021 hingga 2022 ini mesti kita jaga," ucap ekonom jebolan Universitas Birmingham Inggris itu.
Perekonomian dunia pada tahun 2023 menurut Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) akan tumbuh lebih lambat dari 3,27 persen di 2022 menjadi 2,7 persen.
Sementara Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 hanya sebesar 2,2 persen.
Pelemahan perekonomian global terjadi karena selain dampak perang Rusia-Ukraina, juga akibat kebijakan uang ketat (tight money policy) yang dilakukan oleh banyak negara mengantisipasi tingginya inflasi, serta inflasi yang semakin meluas ke seluruh penjuru dunia.
Situasi ini menyebabkan perekonomian tertekan dari sisi permintaan maupun penawaran. Ancaman resesi pun menghadang dunia pada tahun depan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
"Hilangkan pemborosan dalam belanja negara, dalam situasi sulit ini proyek-proyek infrastruktur yang tidak mendesak ditunda dulu," kata dia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu.
Menghadapi potensi ancaman resesi tersebut, kata dia, maka langkah penting untuk mengantisipasinya pemerintah harus menjaga harga BBM, gas elpiji, dan tarif dasar listrik tidak naik.
Meski diakuinya, kebijakan tersebut akan menekan APBN, tetapi itu diperlukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional.
Pemerintah juga perlu membangun sistem monitoring atau pengawasan distribusi komoditi khususnya sembako di tengah-tengah masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Muttaqin menyarankan ada "big data" untuk distribusi dan perkembangan harga-harga sembako sehingga bisa diantisipasi sedini mungkin jika ada gejala penurunan suplai baik karena faktor produksi yang menurun, gangguan cuaca, maupun akibat penimbunan oleh para spekulan.
Mencegah inflasi dengan dua cara tersebut menurutnya akan lebih murah biayanya dibandingkan menaikkan harga energi dan kemudian melakukan kebijakan moneter uang ketat yang akan memukul daya beli masyarakat sekaligus menjatuhkan dunia usaha.
"Momentum pemulihan ekonomi sejak tahun 2021 hingga 2022 ini mesti kita jaga," ucap ekonom jebolan Universitas Birmingham Inggris itu.
Perekonomian dunia pada tahun 2023 menurut Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) akan tumbuh lebih lambat dari 3,27 persen di 2022 menjadi 2,7 persen.
Sementara Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 hanya sebesar 2,2 persen.
Pelemahan perekonomian global terjadi karena selain dampak perang Rusia-Ukraina, juga akibat kebijakan uang ketat (tight money policy) yang dilakukan oleh banyak negara mengantisipasi tingginya inflasi, serta inflasi yang semakin meluas ke seluruh penjuru dunia.
Situasi ini menyebabkan perekonomian tertekan dari sisi permintaan maupun penawaran. Ancaman resesi pun menghadang dunia pada tahun depan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022