Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2023 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah berlanjut rencananya hingga 12 November 2022.
Ketua DPRD Kalsel H Supian HK yang juga selaku Ketua Banggar sedang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov diketuai Sekdaprov Roy Rizali Anwar dalam rapat pembahasan di Banjarmasin, Rabu.
"Pada prinsipnya kita menyepakati kenaikan pada RAPBD Kalsel 2023," ujar Supian HK usai rapat bersama dengan TAPD di "Rumah Banjar" ( Lantai IV Gedung B DPRD provinsi tersebut).
"Kenaikan penerimaan daerah tersebut antara lain dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
Selain itu, lanjut Ketua Banggar, dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah memanfaatkan semaksimal mungkin aset daerah.
"Sebagai contoh eks Kantor Dinas Perhubungan Kalsel disewakan Rp60 juta dan masih banyak aset Pemprov yang menganggur," demikian Supian HK.
Sementara Sekdaprov Kalsel menyatakan, pada prinsipnya Pemprov berupaya mencari pendapatan daerah sebanyak-banyaknya guna membiayai pembangunan semaksimal mungkin sesuai skala prioritas.
"Oleh karena itu, kita melihat potensi-potensi yang memungkinkan untuk peningkatan pendapatan daerah," ujarnya didampingi Ketua DPRD Kalsel.
"Sedangkan rapat Banggar dan TAPD Kalsel 12 November 2022 untuk memastikan perhitungan target pendapatan daerah pada 2023," lanjutnya.
Mengenai usulan perbaikan asrama mahasiswa asal Kalsel di luar provinsi, dia menyatakan, hal tersebut tetap menjadi perhatian Pemprov dengan melihat skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah.
"Untuk hal itu, kita akan perintahkan Biro Umum Setdaprov setempat melakukan inventarisasi terhadap keadaan asrama mahasiswa asal Kalsel yang berada di luar daerah," demikian Roy Rizali Anwar.
RAPBD Kalsel 2023 terdiri atas Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Rp7 triliun lebih atau mengalami peningkatan lebih delapan persen bila dibandingkan dengan APBD Murni 2022.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Ketua DPRD Kalsel H Supian HK yang juga selaku Ketua Banggar sedang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov diketuai Sekdaprov Roy Rizali Anwar dalam rapat pembahasan di Banjarmasin, Rabu.
"Pada prinsipnya kita menyepakati kenaikan pada RAPBD Kalsel 2023," ujar Supian HK usai rapat bersama dengan TAPD di "Rumah Banjar" ( Lantai IV Gedung B DPRD provinsi tersebut).
"Kenaikan penerimaan daerah tersebut antara lain dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
Selain itu, lanjut Ketua Banggar, dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah memanfaatkan semaksimal mungkin aset daerah.
"Sebagai contoh eks Kantor Dinas Perhubungan Kalsel disewakan Rp60 juta dan masih banyak aset Pemprov yang menganggur," demikian Supian HK.
Sementara Sekdaprov Kalsel menyatakan, pada prinsipnya Pemprov berupaya mencari pendapatan daerah sebanyak-banyaknya guna membiayai pembangunan semaksimal mungkin sesuai skala prioritas.
"Oleh karena itu, kita melihat potensi-potensi yang memungkinkan untuk peningkatan pendapatan daerah," ujarnya didampingi Ketua DPRD Kalsel.
"Sedangkan rapat Banggar dan TAPD Kalsel 12 November 2022 untuk memastikan perhitungan target pendapatan daerah pada 2023," lanjutnya.
Mengenai usulan perbaikan asrama mahasiswa asal Kalsel di luar provinsi, dia menyatakan, hal tersebut tetap menjadi perhatian Pemprov dengan melihat skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah.
"Untuk hal itu, kita akan perintahkan Biro Umum Setdaprov setempat melakukan inventarisasi terhadap keadaan asrama mahasiswa asal Kalsel yang berada di luar daerah," demikian Roy Rizali Anwar.
RAPBD Kalsel 2023 terdiri atas Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Rp7 triliun lebih atau mengalami peningkatan lebih delapan persen bila dibandingkan dengan APBD Murni 2022.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022