Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kasel) berhasil menekan Angka kasus Stunting dari 30 persen menjadi 20 persen di tahun 2022.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalsel H Ramlan pada acara Diskusi Panel Managemen Audit Kasus Stunting dan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, Senin mengatakan, permasalahan yang dihadapi oleh Tim percepatan penurunan kasus stunting berbeda beda di setiap Kabupaten/Kota.
“Pertemuan ini penting dilakukan agar seluruh komponen Tim Audit Kasus Stunting dapat bersinergi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting,”katanya.
Ramlan, menambahkan, jumlah stunting di Kalsel sebelumnya mencapai 30 persen, yang menempatkan daerah ini pada peringkat ke Enam, dengan jumlah kasus tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia.
“Jumlah angka kasus stunting di kalsel, kurang lebih 1500 kasus,” kata Ramlan.
Berkat kinerja Tim percepatan penurunan stunting, hasil survei sementara menunjukkan, angka stunting di Kalsel pada tahun 2022 turun menjadi 20 persen.
Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menurunkan angka stunting tersebut, antara lain membentuk Tim Percepatan penurunan stunting dari tingkat Desa hingga Provinsi yang diketuai oleh Kepala Desa, Camat, Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur.
Acara diskusi panel audit stunting dan mana jemen kasus stunting, di Hotel Rattan In Banjarmasin, Senin, 7 November 2022 (Antara/Latif Thohir)
Selain itu, pencegahan stunting dilakukan dari hulu dengan membentuk 372 Tim pendamping, setiap tim terdiri dari Bidan Desa, Kader KB dan Kader PKK, yang bertugas untuk mendampingi calon pengantin, Ibu hamil, Ibu melahirkan dan Bayi.
Sementara itu, Asisten I Pemprov kalsel, Nurul Fajar Desira yang hadir mewakili Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin, dalam sambutannya menyampaikan sebagai salah satu Provinsi dengan angka stunting tertinggi di indonesia, Kalimantan Selatan harus bergerak cepat agar penurunan angka stunting dapat berjalan sesuai target nasional yakni sebesar 18,4 persen pada tahun 2022 dan sebesar 14 persen di tahun 2024.
Menurut Fajar, melalui kegiatan Audit Kasus Stunting (AKS) ini, kinerja yang baik dalam rangka penurunan stunting tersebut, dapat dipertahankan dan segala kendala dapat segera dicari solusinya bersama. mekanisme penanganan stunting di beberapa daerah dengan angka stunting tinggi harus lebih masif lagi.
“jika dilihat dari data terakhir elektronik pencatatan, dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (eppgbm), kalsel sudah menyentuh level 10 persen” kata Fajar.
Muhidin berpesan, jika ditemukan kasus-kasus stunting berat di berbagai daerah harus segera ditindak lanjuti.
“Lakukan identifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran, dan cari potensi penyebab terjadinya stunting pada kelompok sasaran tersebut sebagai upaya pencegahan kasus yang serupa, dengan menganalisa faktor resiko terjadi stunting” Katanya.
Muhidin menambahkan, dengan evaluasi rencana tindak lanjut stunting AKS ini diharapkan memberi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak, khususnya di desa-desa dan kelurahan di kabupaten/kota dengan potensi stunting berat.
“Saya harapkan stunting dapat dicegah dan ditangani secepat mungkin, mengingat saat ini sudah memasuki bulan kedua triwulan akhir tahun 2022,” tutup Fajar.
Acara diskusi panel audit stunting dan manajemen kasus stunting, di Hotel Rattan In Banjarmasin, Senin, 7 November 2022 (Antara/Latif Thohir)
