DPRD Studi Pembentukan Perda Jabar

"Kita perlu melakukan melakukan perbandingan dengan pemerintah provinsi (Pemprov) atau DPRD Jabar dalam membuat pedoman pembentukan peraturan daerah (Perda)," ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) tersebut, HM Rosehan NB sebelum bertolak ke Bandung, Rabu.

Alasan memilih "Bumi Siliwangi" Jabar untuk studi komparasi, lanjut Rosehan yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP25) DPRD Kalsel itu, karena provinsi tersebut sudah memiliki Perda pedoman pembentukan Perda.

Jebolan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Banjarmasin itu mengaku, untuk mempelajari Perda pedoman pembentukan Perda di Jabar tersebut bisa melalui internet secara tekstual.

"Tapi kita mau tahu atau pelajari, bagaimana proses mereka (DPRD dan Pemprov Jabar) membentuk pedoman pembentukan Perda," tutur mantan Wakil Gubernur Kalsel yang kini bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Sebab, lanjutnya, dari proses tersebut dapat menimba pengalaman, termasuk pascapembentukan Perda, apakah efektif atau ada permasalahan, serta bagaimana mengatasinya.

"Kita berharap Perda pedoman pembentukan Perda bukan hanya sekedar dokumen atau memenuhi ketentuan secara formalitas, tapi lebih dari itu betul-betul bermanfaat dalam pembentukan Perda di `Bumi Perjuangan Pangeran Antasari` Kalsel," demikian Rosehan.

Raperda pedoman pembentukan Perda merupakan inisiatif DPRD Kalsel atas usul BP2D lembaga legislatif provinsi tersebut, sesudah melalui pembahasan secara internal dan kemudian membahasnya bersama eksekutif/Pemprov setempat.