Realisasi belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2022 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menjelang triwulan IV Tahun Anggaran (TA) 2022 mencapai Rp829 miliar lebih.
Kepala KPPN Barabai Darius Tarigan pada Kamis di Barabai menyebutkan, sampai dengan triwulan III (per 30 September 2022) mencapai Rp876.213.597.301 atau 68,75 persen dari total pagu sebesar Rp1.274.472.628.000 atau mengalami kenaikan sebesar 1,91 persen jika dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama tahun 2021 yaitu sebesar Rp781.494.958.239 atau 66,84 persen dari pagu anggaran tahun 2021.
Ia merincikan, realisasi belanja Pemerintah per 30 September 2022 meliputi realisasi belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga sebesar Rp445.042.127.778 atau 70,21 persen dari total pagu K/L sebesar Rp633.885.099.000 dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp431.171.469.523 atau 67,31 persen dari total pagu sebesar Rp640.587.529.000.
"Capaian realisasi belanja TKDD per 30 September 2022 lebih tinggi 9,12 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp334.869.205.054 atau 58,19 persen dari total pagu Rp575.473.397.000," terangnya.
Realisasi belanja TKDD untuk Kabupaten HST sebesar Rp132.638.029.899 atau 65,23 persen dari total pagu sebesar Rp203.330.322.000 dengan rincian, realisasi DAK Fisik Rp12.538.363.782,- atau 25,18 persen dari pagu sebesar Rp49.793.088.000, realisasi dana desa untuk 161 Desa sebesar Rp97.626.302.240 atau 79,97 persen dari pagu Dana Desa sebesar Rp122.078.074.000.
Sedangkan Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) penyaluran untuk 583 sekolah dan 49,001 peserta didik sebesar Rp16.077.370.877 atau 64,22 persen dari pagu sebesar Rp25.035.260.000. Realisasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) penyaluran untuk 530 sekolah dan 14.243 peserta didik sebesar Rp4.274.093.000 atau 99,35 persen dari pagu sebesar Rp4.302.000.000.
Berikutnya yaitu realisasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan Kesetaraan) untuk 24 sekolah dan 2.556 peserta didik sebesar Rp2.121.900.000 atau 100 persen dari pagu sebesar Rp2.121.900.000.
Ia juga menjelaskan, realisasi belanja TKDD untuk Kabupaten HSS sebesar Rp175.394.364.464 atau 72,66 persen dari total pagu sebesar Rp241.389.686.000, dengan rincian, realisasi DAK Fisik sebesar Rp65.640.755.650 atau 64,40 persen dari pagu sebesar Rp101.932.284.000. Realisasi dana desa untuk 144 Desa sebesar Rp86.176.208.480 atau 79,94 persen dari pagu Dana Desa sebesar Rp107.798.562.000.
"Realisasi BOS penyaluran untuk 558 sekolah dan 46.548 peserta didik sebesar Rp15.762.500.334 atau 66,11 persen dari pagu sebesar Rp23.843.940.000. Realisasi BOP PAUD penyaluran untuk 600 sekolah dan 13.864 peserta didik sebesar Rp4.159.200.000 atau 100 persen dari pagu sebesar Rp4.159.200.000," jelasnya.
Disebutkannya, realisasi BOP Pendidikan Kesetaraan penyaluran untuk 30 sekolah dan 4.150 peserta didik sebesar Rp3.655.700.000 atau 100 persen dari pagu sebesar Rp3.655.700.000.
Darius mengungkapkan, realisasi belanja TKDD untuk Kabupaten Tapin sebesar Rp123.139.075.160 atau 62,87 persen dari total pagu sebesar Rp195.867.521.000 dengan rincian, realisasi DAK Fisik sebesar Rp30.948.812.786 atau 41,39 persen dari pagu sebesar Rp74.777.105.000. Realisasi dana desa untuk 126 Desa sebesar Rp73.096.159.920,- atau 78,29 persen dari pagu dana desa sebesar Rp93.368.716.000.
Sedangkan untuk realisasi BOS penyaluran untuk 399 sekolah dan 43.172 peserta didik sebesar Rp13.525.402.454 atau 61,05 persen dari pagu sebesar Rp22.153.000.000. Realisasi BOP PAUD penyaluran untuk 364 sekolah dan 11.340 peserta didik sebesar Rp3.402.000.000 atau 100 persen dari pagu sebesar Rp3.402.000.000.
"Realisasi BOP Pendidikan Kesetaraan penyaluran untuk 28 sekolah dan 2.402 peserta didik sebesar Rp2.166.700.000 atau 100 persen dari pagu sebesar Rp2.166.700.000," ujar Darius.
Menurutnya, saat ini pelaksanaan anggaran sudah masuk periode triwulan IV dan akan memasuki akhir tahun anggaran 2022, serta satker kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah masih mempunyai waktu untuk merealisasikan sisa anggaran dalam sisa waktu 3 bulan (triwulan IV) sesuai ketentuan sebesar Rp398.259.030.699 atau 31,25 persen dari total pagu.
Dirincikannya, sisa alokasi belanja pegawai sebesar Rp100.892.322.404 atau 23,70 persen dari pagu belanja pegawai, sisa alokasi belanja barang sebesar Rp72.925.291.577 atau 39,64 persen dari pagu belanja barang, sisa alokasi belanja modal sebesar Rp15.025.357.241 atau 62,22 persen dari pagu belanja modal, sisa alokasi belanja transfer ke daerah sebesar Rp209.416.059.477 atau 32,69 persen dari pagu transfer.
Untuk mendukung tercapainya realisasi belanja pemerintah secara optimal sesuai target, sasaran, dan capaian output yang telah ditetapkan sesuai ketentuan, dikatakan Darius segala upaya dan implementasi inovasi-inovasi layanan KPPN Barabai serta pelaksanaan koordinasi dengan mitra kerja terus-menerus dilakukan dan ditingkatkan.
"Hal itu sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran pada satker kementerian/lembaga tahun 2022, dan percepatan realisasi DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai peraturan perundang-undangan," tuntasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Kepala KPPN Barabai Darius Tarigan pada Kamis di Barabai menyebutkan, sampai dengan triwulan III (per 30 September 2022) mencapai Rp876.213.597.301 atau 68,75 persen dari total pagu sebesar Rp1.274.472.628.000 atau mengalami kenaikan sebesar 1,91 persen jika dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama tahun 2021 yaitu sebesar Rp781.494.958.239 atau 66,84 persen dari pagu anggaran tahun 2021.
Ia merincikan, realisasi belanja Pemerintah per 30 September 2022 meliputi realisasi belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga sebesar Rp445.042.127.778 atau 70,21 persen dari total pagu K/L sebesar Rp633.885.099.000 dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp431.171.469.523 atau 67,31 persen dari total pagu sebesar Rp640.587.529.000.
"Capaian realisasi belanja TKDD per 30 September 2022 lebih tinggi 9,12 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp334.869.205.054 atau 58,19 persen dari total pagu Rp575.473.397.000," terangnya.
Realisasi belanja TKDD untuk Kabupaten HST sebesar Rp132.638.029.899 atau 65,23 persen dari total pagu sebesar Rp203.330.322.000 dengan rincian, realisasi DAK Fisik Rp12.538.363.782,- atau 25,18 persen dari pagu sebesar Rp49.793.088.000, realisasi dana desa untuk 161 Desa sebesar Rp97.626.302.240 atau 79,97 persen dari pagu Dana Desa sebesar Rp122.078.074.000.
Sedangkan Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) penyaluran untuk 583 sekolah dan 49,001 peserta didik sebesar Rp16.077.370.877 atau 64,22 persen dari pagu sebesar Rp25.035.260.000. Realisasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) penyaluran untuk 530 sekolah dan 14.243 peserta didik sebesar Rp4.274.093.000 atau 99,35 persen dari pagu sebesar Rp4.302.000.000.
Berikutnya yaitu realisasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan Kesetaraan) untuk 24 sekolah dan 2.556 peserta didik sebesar Rp2.121.900.000 atau 100 persen dari pagu sebesar Rp2.121.900.000.
Ia juga menjelaskan, realisasi belanja TKDD untuk Kabupaten HSS sebesar Rp175.394.364.464 atau 72,66 persen dari total pagu sebesar Rp241.389.686.000, dengan rincian, realisasi DAK Fisik sebesar Rp65.640.755.650 atau 64,40 persen dari pagu sebesar Rp101.932.284.000. Realisasi dana desa untuk 144 Desa sebesar Rp86.176.208.480 atau 79,94 persen dari pagu Dana Desa sebesar Rp107.798.562.000.
"Realisasi BOS penyaluran untuk 558 sekolah dan 46.548 peserta didik sebesar Rp15.762.500.334 atau 66,11 persen dari pagu sebesar Rp23.843.940.000. Realisasi BOP PAUD penyaluran untuk 600 sekolah dan 13.864 peserta didik sebesar Rp4.159.200.000 atau 100 persen dari pagu sebesar Rp4.159.200.000," jelasnya.
Disebutkannya, realisasi BOP Pendidikan Kesetaraan penyaluran untuk 30 sekolah dan 4.150 peserta didik sebesar Rp3.655.700.000 atau 100 persen dari pagu sebesar Rp3.655.700.000.
Darius mengungkapkan, realisasi belanja TKDD untuk Kabupaten Tapin sebesar Rp123.139.075.160 atau 62,87 persen dari total pagu sebesar Rp195.867.521.000 dengan rincian, realisasi DAK Fisik sebesar Rp30.948.812.786 atau 41,39 persen dari pagu sebesar Rp74.777.105.000. Realisasi dana desa untuk 126 Desa sebesar Rp73.096.159.920,- atau 78,29 persen dari pagu dana desa sebesar Rp93.368.716.000.
Sedangkan untuk realisasi BOS penyaluran untuk 399 sekolah dan 43.172 peserta didik sebesar Rp13.525.402.454 atau 61,05 persen dari pagu sebesar Rp22.153.000.000. Realisasi BOP PAUD penyaluran untuk 364 sekolah dan 11.340 peserta didik sebesar Rp3.402.000.000 atau 100 persen dari pagu sebesar Rp3.402.000.000.
"Realisasi BOP Pendidikan Kesetaraan penyaluran untuk 28 sekolah dan 2.402 peserta didik sebesar Rp2.166.700.000 atau 100 persen dari pagu sebesar Rp2.166.700.000," ujar Darius.
Menurutnya, saat ini pelaksanaan anggaran sudah masuk periode triwulan IV dan akan memasuki akhir tahun anggaran 2022, serta satker kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah masih mempunyai waktu untuk merealisasikan sisa anggaran dalam sisa waktu 3 bulan (triwulan IV) sesuai ketentuan sebesar Rp398.259.030.699 atau 31,25 persen dari total pagu.
Dirincikannya, sisa alokasi belanja pegawai sebesar Rp100.892.322.404 atau 23,70 persen dari pagu belanja pegawai, sisa alokasi belanja barang sebesar Rp72.925.291.577 atau 39,64 persen dari pagu belanja barang, sisa alokasi belanja modal sebesar Rp15.025.357.241 atau 62,22 persen dari pagu belanja modal, sisa alokasi belanja transfer ke daerah sebesar Rp209.416.059.477 atau 32,69 persen dari pagu transfer.
Untuk mendukung tercapainya realisasi belanja pemerintah secara optimal sesuai target, sasaran, dan capaian output yang telah ditetapkan sesuai ketentuan, dikatakan Darius segala upaya dan implementasi inovasi-inovasi layanan KPPN Barabai serta pelaksanaan koordinasi dengan mitra kerja terus-menerus dilakukan dan ditingkatkan.
"Hal itu sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran pada satker kementerian/lembaga tahun 2022, dan percepatan realisasi DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai peraturan perundang-undangan," tuntasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022