Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Muhammad Noor menghadiri Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten HSS, dalam rangka evaluasi keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) terhadap perubahan APBD HSS Tahun Anggaran 2022.
Ia mengatakan, pihaknya telah melaksanakan rapat banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait dengan evaluasi gubernur untuk APBD perubahan tahun 2022.
Baca juga: MUI ke DPRD HSS bahas pelayanan kesehatan berbasis syariah
“Ada dua hal yang kami sampaikan yaitu ada penambahan di struktur belanja, dan ada pemenuhan untuk dua persen penanganan inflasi akibat pengalihan subsidi BBM,” katan Sekda yang juga ketua TAPD HSS, dalam keterangan, Senin (26/9) kemarin.
Dia bersyukur ada kesepakatan bersama dewan untuk menerima evaluasi yang akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya, dan berusaha secepat mungkin untuk melaksanakan APBD perubahan sesuai dengan permintaan dari dewan.
Pimpinan Rapat Banggar, H. Muhammad Kusasi, mengatakan cukup bersemangat karena ada persamaan persepsi antara TAPD Pemerintah Kabupaten HSS dengan Banggar DPRD HSS.
Baca juga: Fraksi-fraksi DPRD HSS sampaikan pemandangan umum Raperda APBD 2023
“Hal ini terbukti dari hasil evaluasi gubernur ternyata tidak ada hal-hal yang terlalu prinsip, terkecuali ada pemenuhan dari pusat yaitu dua persen. Untuk yang lainnya itu sudah selaras, serta sejalan antara DPRD dengan pemerintah daerah,” katanya.
Ketua Banggar DPRD HSS, Yuniarti, menambahkan pada prinsipnya pembahasan evaluasi gubernur berjalan dengan lancar, ditemukan satu titik temu yang menandakan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Ia mengatakan, pihaknya telah melaksanakan rapat banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait dengan evaluasi gubernur untuk APBD perubahan tahun 2022.
Baca juga: MUI ke DPRD HSS bahas pelayanan kesehatan berbasis syariah
“Ada dua hal yang kami sampaikan yaitu ada penambahan di struktur belanja, dan ada pemenuhan untuk dua persen penanganan inflasi akibat pengalihan subsidi BBM,” katan Sekda yang juga ketua TAPD HSS, dalam keterangan, Senin (26/9) kemarin.
Dia bersyukur ada kesepakatan bersama dewan untuk menerima evaluasi yang akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya, dan berusaha secepat mungkin untuk melaksanakan APBD perubahan sesuai dengan permintaan dari dewan.
Pimpinan Rapat Banggar, H. Muhammad Kusasi, mengatakan cukup bersemangat karena ada persamaan persepsi antara TAPD Pemerintah Kabupaten HSS dengan Banggar DPRD HSS.
Baca juga: Fraksi-fraksi DPRD HSS sampaikan pemandangan umum Raperda APBD 2023
“Hal ini terbukti dari hasil evaluasi gubernur ternyata tidak ada hal-hal yang terlalu prinsip, terkecuali ada pemenuhan dari pusat yaitu dua persen. Untuk yang lainnya itu sudah selaras, serta sejalan antara DPRD dengan pemerintah daerah,” katanya.
Ketua Banggar DPRD HSS, Yuniarti, menambahkan pada prinsipnya pembahasan evaluasi gubernur berjalan dengan lancar, ditemukan satu titik temu yang menandakan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022