Balangan - (Antaranews Kalsel) - Bupati Balangan, H Anhsaruddin meminta perusahaan tambang PT Adaro yang telah menutup jalan warga di Desa Babayau, Kecamatan Juai sejak 4 Februari 2016, segera membuka kembali akses jalan rakyat yang masih berstatus jalan negara.
"Seharusnya perusahaan jangan menutup jalan tersebut selama masih ada warga yang membutuhkan fasilitas negara, lain halnya jika lahan warga di sana sudah dibebaskan," ujarnya.
Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Bupati Balangan akan segera memanggil pihak perusahaan guna mencari jalan penyelesaiannya.
Sebelumnya, lima perwakilan warga Desa Babayau dan Lokbatung Kecamatan Paringin mengadukan nasib mereka langsung kepada Bupati Balangan, Rabu (23/2) karena akses perekonomian mereka sebagai petani karet ditutup perusahaan.
"Kami sudah mengadukan nasib kami ke DPRD Balangan, pada tanggal 9 Februari lalu, namun bukan malah dibuka perusahaan, mereka malah menambah areal penutupan menjadi dua titik," ungkap Rafe'i.
Ketua RT 03 Desa Lok Batung M Rafi'ie mengungkapkan, tujuan pihaknya menemui Bupati Balangan sebagai upaya terakhir agar nasib ia bersama warga lain ada titik terang.
"Harapan kami cuma satu, silakan jalan ditutup tapi bebaskan terlebih dahulu lahan kami, karena percuma kami diam di sana tapi seperti terisolasi, mau kemana saja aksesnya sangat jauh," ungkapnya.
Mengenai jalan alternatif melewati Desa Lamida yang diakui PT Adaro lanjut Rafe'i, itu tidak benar, jalan itu milik masyarakat, bukan milik PT Adaro.
"Jalan alternatif itu bukan punya Adaro, itu milik warga yang sempat diberi pengerasan berupa hamparan batu oleh PT Adaro, dan sekarang mereka akui sebagai jalan alternatif bikinan mereka untuk warga, jelas-jelas itu bohong," tegas Rafe'i menerangkan.
Menurut dia, sejak pemerintahan sebelumnya, masyarakat tidak berdaya melawan kehendak PT Adaro, apalagi anggota DPRD dengan istilah Pansus nya.
"Harapan terakhir kami kini hanya kepada pemerintahan yang baru yang di pimpin H Anhsaruddin dan H Syaifullah, sebagai upaya terakhir kami, jika ini tidak selesai, mau bagaimana lagi," katanya.
Menanggapi keluhan warga, Bupati Balangan H Ansharuddin menegaskan akan memanggil PT Adaro Indonesia untuk mencari jalan keluar permasalahan ini.
"Kita akan memanggil Adaro, lebih cepat lebih baik, supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut, kasian warga," ungkapnya.
Terkait pernyataan dari Adaro bahwa penutupan jalan tersebut sudah memenuhi regulasi dan ketentuan pemerintah, Anshar mengaku kurang tahu karena itu urusan bupati sebelumnya, sementara saat itu ia masih menjabat sebagai Wakil Bupati Balangan.
Makanya lanjut Anshar, pihaknya akan memanggil Adaro terlebih dahulu untuk mengetahui lebih detail tentang penutupan jalan di Desa Lokbatung ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Seharusnya perusahaan jangan menutup jalan tersebut selama masih ada warga yang membutuhkan fasilitas negara, lain halnya jika lahan warga di sana sudah dibebaskan," ujarnya.
Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Bupati Balangan akan segera memanggil pihak perusahaan guna mencari jalan penyelesaiannya.
Sebelumnya, lima perwakilan warga Desa Babayau dan Lokbatung Kecamatan Paringin mengadukan nasib mereka langsung kepada Bupati Balangan, Rabu (23/2) karena akses perekonomian mereka sebagai petani karet ditutup perusahaan.
"Kami sudah mengadukan nasib kami ke DPRD Balangan, pada tanggal 9 Februari lalu, namun bukan malah dibuka perusahaan, mereka malah menambah areal penutupan menjadi dua titik," ungkap Rafe'i.
Ketua RT 03 Desa Lok Batung M Rafi'ie mengungkapkan, tujuan pihaknya menemui Bupati Balangan sebagai upaya terakhir agar nasib ia bersama warga lain ada titik terang.
"Harapan kami cuma satu, silakan jalan ditutup tapi bebaskan terlebih dahulu lahan kami, karena percuma kami diam di sana tapi seperti terisolasi, mau kemana saja aksesnya sangat jauh," ungkapnya.
Mengenai jalan alternatif melewati Desa Lamida yang diakui PT Adaro lanjut Rafe'i, itu tidak benar, jalan itu milik masyarakat, bukan milik PT Adaro.
"Jalan alternatif itu bukan punya Adaro, itu milik warga yang sempat diberi pengerasan berupa hamparan batu oleh PT Adaro, dan sekarang mereka akui sebagai jalan alternatif bikinan mereka untuk warga, jelas-jelas itu bohong," tegas Rafe'i menerangkan.
Menurut dia, sejak pemerintahan sebelumnya, masyarakat tidak berdaya melawan kehendak PT Adaro, apalagi anggota DPRD dengan istilah Pansus nya.
"Harapan terakhir kami kini hanya kepada pemerintahan yang baru yang di pimpin H Anhsaruddin dan H Syaifullah, sebagai upaya terakhir kami, jika ini tidak selesai, mau bagaimana lagi," katanya.
Menanggapi keluhan warga, Bupati Balangan H Ansharuddin menegaskan akan memanggil PT Adaro Indonesia untuk mencari jalan keluar permasalahan ini.
"Kita akan memanggil Adaro, lebih cepat lebih baik, supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut, kasian warga," ungkapnya.
Terkait pernyataan dari Adaro bahwa penutupan jalan tersebut sudah memenuhi regulasi dan ketentuan pemerintah, Anshar mengaku kurang tahu karena itu urusan bupati sebelumnya, sementara saat itu ia masih menjabat sebagai Wakil Bupati Balangan.
Makanya lanjut Anshar, pihaknya akan memanggil Adaro terlebih dahulu untuk mengetahui lebih detail tentang penutupan jalan di Desa Lokbatung ini.
Editor : Roly Supriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016