Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan Kalimantan (Kalsel) HM Lutfi Saifuddin SSos berpendapat, peraturan daerah (Perda) tentang Kepemudaan di provinsinya belum siap menghadapi bonus demografi Tahun 2035.
"Dengan ketidaksiapan tersebut jangan-jangan bukan mendapatkan bonus, tapi sebaliknya bencana demografi,' ujarnya menerima Pengurus Karang Taruna Kalsel di ruang Komisi IV - Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Selasa (16/8/22).
"Oleh karenanya kami meninjau kembali Perda tentang Kepemudaan di Kalsel guna menghadapi bonus demografi tersebut," tegasnya didampingi Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi IV Gina Mariani serta Firman Yusi SP.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu berharap, Karang Taruna menjadi agen pembaruan pembangunan. "Apalagi Karang Taruna yang merupakan kepanjangan Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia ada dimana-mana sampai ke pedesaan," katanya.
Mengenai anggaran kegiatan organisasi, wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin itu mengatakan, sulit kalau cuma menggantungkan pada pemerintah, tetapi harus ada upaya lain.
Ia menunjuk contoh Sekretaris Komisinya yang memotivasi anak-anak muda di Dapilnya yang berhasil mendapatkan dana pihak ketiga.
"Saya yakin pihak ketiga akan memberikan bantuan asalkan kita lakukan dengan baik dan benar," lanjut wakil rakyat dari Partai Gerindra tersebut.
"Tapi bagaimana kita melakukan pendekatan dan menunjukkan bukti pengelolaan kegiatan," demikian Lutfi Saifuddin.
Suasana pertemuan Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan Pengurus Karang Taruna provinsi tersebut di Banjarmasin, Selasa (16/8/22). (Syamsuddin Hasan)
Sementara Firman Yusi yang juga Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menceritakan, anak-anak muda di Kabupaten Tabalong yang merupakan Dapilnya dalam melakukan kegiatan banyak pihak ketiga yang membantu.
"Hal tersebut juga tidak lepas dari promosi. Jadi jangan remehkan atau salah tafsir terhadap promosi," ujar wakil rakyat asal Dapil V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan "Bumi Saraba Kawa" Tabalong itu.
"Memang promosi tidak terlepas dengan pencitraan. Tapi pencitraan yang positif dalam upaya membantu kegiatan masyarakat," demikian Firman Yusi.
Dalam pertemuan dengan Karang Taruna tersebut,. masalah dana kepemudaan menjadi sorotan anggota DPRD Kalsel.
