Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai penguatan forum diskusi serta pelatihan bagi tim driver dan tim teknis PUG.
Sekretaris Daerah Kotabaru H Said Akhmad mengatakan, koordinasi pengarusutamaan gender perlu dilakukan mengingat kaitannya dengan banyak pihak agar terciptanya sinkronisasi atau kesesuaian dan dapat mengevaluasi.
"Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman serta mengevaluasi kembali evaluasi pengarusutamaan gender (PUG) dalam penetapannya pada program kegiatan di segala bidang maupun kebijakan-kebijakan yang menunjang pembangunan di Kotabaru," katanya.
Ia menambahkan, peserta bisa mengsinkronisasikan dan koordinasi, dalam penyusunan PPRG dalam memberikan kemudahan bagi peserta.
"Sinkronisasi dan koordinasi semoga bisa memberi kemudahan dalam penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam bentuk gender analysis pathway (GAP) dan gender budget statment (GBS)'" ujar dia.
Karena pelaksanaan PPRG merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan PUG terhadap keperluan, harapan, pengalaman, Laki-laki dan perempuan secara adil.
Melalui kesetaraan gender ini, baik laki-laki maupun perempuan akan terlibat dalam proses pembangunan.
Plt Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DP3AP2KB ) Sri Sulistiyani menyebutkan, bahwa sesuai Intruksi Presiden no. 9 tahun 2000 bahwa Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan.
Serta penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
Dia berharap agar semua SKPD dalam rangka merencanakan sesuatu pembangunan baik itu fisik atau non fisik harus berlandaskan pengarusutamaan gender, seperti yang disampaikan Sekda tadi hak antara laki-laki dan perempuan itu sama dalam bermasyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Sekretaris Daerah Kotabaru H Said Akhmad mengatakan, koordinasi pengarusutamaan gender perlu dilakukan mengingat kaitannya dengan banyak pihak agar terciptanya sinkronisasi atau kesesuaian dan dapat mengevaluasi.
"Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman serta mengevaluasi kembali evaluasi pengarusutamaan gender (PUG) dalam penetapannya pada program kegiatan di segala bidang maupun kebijakan-kebijakan yang menunjang pembangunan di Kotabaru," katanya.
Ia menambahkan, peserta bisa mengsinkronisasikan dan koordinasi, dalam penyusunan PPRG dalam memberikan kemudahan bagi peserta.
"Sinkronisasi dan koordinasi semoga bisa memberi kemudahan dalam penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam bentuk gender analysis pathway (GAP) dan gender budget statment (GBS)'" ujar dia.
Karena pelaksanaan PPRG merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan PUG terhadap keperluan, harapan, pengalaman, Laki-laki dan perempuan secara adil.
Melalui kesetaraan gender ini, baik laki-laki maupun perempuan akan terlibat dalam proses pembangunan.
Plt Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DP3AP2KB ) Sri Sulistiyani menyebutkan, bahwa sesuai Intruksi Presiden no. 9 tahun 2000 bahwa Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan.
Serta penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
Dia berharap agar semua SKPD dalam rangka merencanakan sesuatu pembangunan baik itu fisik atau non fisik harus berlandaskan pengarusutamaan gender, seperti yang disampaikan Sekda tadi hak antara laki-laki dan perempuan itu sama dalam bermasyarakat.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022