Amuntai, (Kalsel.Antaranews) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, menyiapkan empat titik lokasi pengembangan usaha tani terpadu yang mulai digarap pada 2016.
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Penyuluh Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Yuli Hertawan di Amuntai Rabu mengatakan, penetapan empat lokasi tersebut dilakukan setelah tim penyuluh pertanian dari Joglo Tani Yogyakarta, meninjau delapan lokasi yang disiapkan.
"Tim Joglo Tani Yogyakarta yang didatangkan Pemkab HSU sudah meninjau empat Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) dan empat kelompok tani untuk dijadikan uji terap usaha tani terpadu, yang akan dimulai pada Maret atau April," katanya.
Menurut Yuli, tim Jogyo Tani yang diketuai To Suprapto, sudah kembali ke yogja, untuk mulai memikirkan lokasi dan teknik usaha tani terpadu yang cocok diterapkan, di lahan pertanian di Kabupaten HSU.
Pekan lalu, kata Yuli, tim Joglo Tani didampingi pihak Badan Penyuluh Pertanian sudah meninjau sebanyak delapan lokasi berupa Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) dan kelompok tani di beberapa desa, seperti BPK Amuntai Tengah, Haur Gading, Amuntai Utara dan Banjang.
Sedang kelompok tani yang dikunjungi, yakni kelompok tani Desa Beringin, Mamar, Sungai Durait Tengah dan Tambalang Kecil.
"Jadi nanti terserah pertimbangan tim joglo tani yogja dengan instansi pemerintah terkait, lokasi mana yang dijadikan uji terap pengembangan usaha tani terpadu," katanya.
Selain kelompok tani yang diharapkan bisa mengembangan usaha tani terpadu ini, terang Yuli, Balai Penyuluh Kecamatan juga diharapkan mampu menerapkannya di lahan miliknya.
Diungkapkannya, penerapan pola usaha tani terpadu oleh BPK ini, selain sebagai percontohan juga sebagai upaya menjadikan BPK lebih mandiri dari segi keuangan.
"Apabila BPK mampu mengelola usaha tani terpadu, tentu akan memeberikan masukan penghasilan untuk kelancaran program dan operasional BPK sendiri, tanpa harus bergantung pada anggaran pemerintah," katanya.
Selama ini, seringkali program yang dilaksanakan BPK terhenti seiring berakhirnya anggaran, sehingga kesinambungan kegiatan menjadi terputus.
Namun, lanjut Yuli, BPK perlu bantuan awal dari pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur di lahan BPK agar bisa dilakukan pengembangan usaha tani terpadu./D
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Penyuluh Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Yuli Hertawan di Amuntai Rabu mengatakan, penetapan empat lokasi tersebut dilakukan setelah tim penyuluh pertanian dari Joglo Tani Yogyakarta, meninjau delapan lokasi yang disiapkan.
"Tim Joglo Tani Yogyakarta yang didatangkan Pemkab HSU sudah meninjau empat Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) dan empat kelompok tani untuk dijadikan uji terap usaha tani terpadu, yang akan dimulai pada Maret atau April," katanya.
Menurut Yuli, tim Jogyo Tani yang diketuai To Suprapto, sudah kembali ke yogja, untuk mulai memikirkan lokasi dan teknik usaha tani terpadu yang cocok diterapkan, di lahan pertanian di Kabupaten HSU.
Pekan lalu, kata Yuli, tim Joglo Tani didampingi pihak Badan Penyuluh Pertanian sudah meninjau sebanyak delapan lokasi berupa Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) dan kelompok tani di beberapa desa, seperti BPK Amuntai Tengah, Haur Gading, Amuntai Utara dan Banjang.
Sedang kelompok tani yang dikunjungi, yakni kelompok tani Desa Beringin, Mamar, Sungai Durait Tengah dan Tambalang Kecil.
"Jadi nanti terserah pertimbangan tim joglo tani yogja dengan instansi pemerintah terkait, lokasi mana yang dijadikan uji terap pengembangan usaha tani terpadu," katanya.
Selain kelompok tani yang diharapkan bisa mengembangan usaha tani terpadu ini, terang Yuli, Balai Penyuluh Kecamatan juga diharapkan mampu menerapkannya di lahan miliknya.
Diungkapkannya, penerapan pola usaha tani terpadu oleh BPK ini, selain sebagai percontohan juga sebagai upaya menjadikan BPK lebih mandiri dari segi keuangan.
"Apabila BPK mampu mengelola usaha tani terpadu, tentu akan memeberikan masukan penghasilan untuk kelancaran program dan operasional BPK sendiri, tanpa harus bergantung pada anggaran pemerintah," katanya.
Selama ini, seringkali program yang dilaksanakan BPK terhenti seiring berakhirnya anggaran, sehingga kesinambungan kegiatan menjadi terputus.
Namun, lanjut Yuli, BPK perlu bantuan awal dari pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur di lahan BPK agar bisa dilakukan pengembangan usaha tani terpadu./D
Editor : Eddy Abdillah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016