Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Achmad Fikry memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten HSS, di Aula Rakat Mufakat (Ramu) Kantor Sekretariat Daerah(Setda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS, Selasa (19/7).
Ia mengatakan, yang harus menjadi fokus perhatian bersama adalah fenomena gas elpiji, yang sekarang kecenderungan terjadi orang banyak bergeser menggunakan gas elpiji 3 kg.
"Sementara gas elpiji 3 kg diperuntukkan hanya bagi masyarakat kalangan bawah, ini salah satu yang harus diantisipasi oleh tim. Pemkab HSS sendiri tidak membenarkan kalau ASN ada yang ikut menggunakan gas 3 kg," katanya.
Dijelaskan dia, khusus untuk kebutuhan beras, Pemkab HSS sendiri sangat berkomitmen untuk menjaga kondisi beras lokal tetap terjaga dan petani bisa menikmati hasilnya.
Baca juga: Harga cabai di HSS tembus harga Rp100 ribu per kilogram
Hal ini didukung dengan peluncuran Program Pegawai Membeli Beras Petani (Gali Rasni) guna meningkatkan kesejahteraan petani, bekerjasama dengan Gapoktan.
Selain cabai, harga berbagai kebutuhan pokok lainnya juga turut dibahas dalam rapat kali ini, termasuk gandum dan minyak goreng. Fluktuasi harga kebutuhan pokok yang meningkat ini terungkap karena berbagai faktor.
Faktor internal juga faktor eksternal perkembangan politik dunia, khususnya perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Rusia dan Ukraina merupakan dua negara penghasil minyak nabati dan gandum yang cukup besar.
Kondisi perang yang terjadi membuat ekspor mereka menjadi terhambat, sehingga menyebabkan kelangkaan di beberapa negara pengimpor.
Baca juga: Rakor TPID bahas ketersedian bahan pokok dan pengendalian inflasi
Dari hasil diskusi dalam Rakor TPID kali ini, sebagaimana biasa berbagai masukan dan saran serta langkah strategis dirumuskan, untuk menindak lanjuti permasalahan ini.
Secara berturut-turut para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait ikut memberikan masukan bagi Pemkab HSS.
Hasil rakor sendiri akan segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait, terutama yang bersentuhan langsung dengan masalah perekonomian masyarakat.
Turut hadir, Wakil Bupati, Syamsuri Arsyad, sementara peserta rapat terdiri dari para kepala OPD yang tergabung dalam TPID serta stakeholder terkait seperti Bulog Barabai, pihak Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kandangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Ia mengatakan, yang harus menjadi fokus perhatian bersama adalah fenomena gas elpiji, yang sekarang kecenderungan terjadi orang banyak bergeser menggunakan gas elpiji 3 kg.
"Sementara gas elpiji 3 kg diperuntukkan hanya bagi masyarakat kalangan bawah, ini salah satu yang harus diantisipasi oleh tim. Pemkab HSS sendiri tidak membenarkan kalau ASN ada yang ikut menggunakan gas 3 kg," katanya.
Dijelaskan dia, khusus untuk kebutuhan beras, Pemkab HSS sendiri sangat berkomitmen untuk menjaga kondisi beras lokal tetap terjaga dan petani bisa menikmati hasilnya.
Baca juga: Harga cabai di HSS tembus harga Rp100 ribu per kilogram
Hal ini didukung dengan peluncuran Program Pegawai Membeli Beras Petani (Gali Rasni) guna meningkatkan kesejahteraan petani, bekerjasama dengan Gapoktan.
Selain cabai, harga berbagai kebutuhan pokok lainnya juga turut dibahas dalam rapat kali ini, termasuk gandum dan minyak goreng. Fluktuasi harga kebutuhan pokok yang meningkat ini terungkap karena berbagai faktor.
Faktor internal juga faktor eksternal perkembangan politik dunia, khususnya perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Rusia dan Ukraina merupakan dua negara penghasil minyak nabati dan gandum yang cukup besar.
Kondisi perang yang terjadi membuat ekspor mereka menjadi terhambat, sehingga menyebabkan kelangkaan di beberapa negara pengimpor.
Baca juga: Rakor TPID bahas ketersedian bahan pokok dan pengendalian inflasi
Dari hasil diskusi dalam Rakor TPID kali ini, sebagaimana biasa berbagai masukan dan saran serta langkah strategis dirumuskan, untuk menindak lanjuti permasalahan ini.
Secara berturut-turut para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait ikut memberikan masukan bagi Pemkab HSS.
Hasil rakor sendiri akan segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait, terutama yang bersentuhan langsung dengan masalah perekonomian masyarakat.
Turut hadir, Wakil Bupati, Syamsuri Arsyad, sementara peserta rapat terdiri dari para kepala OPD yang tergabung dalam TPID serta stakeholder terkait seperti Bulog Barabai, pihak Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kandangan.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022