Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengusulkan kepada Kementerian Keuangan RI untuk memprioritaskan pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) guna mendanai pembangunan di daerah yang sesuai prioritas nasional.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru M Arif, di Kotabaru, Senin mengatakan, perjuangan legislatif dari jajaran Komisi I yang didampinginya ke Kemenkeu di Jakarta salah satunya menyampaikan usulan pemrioritasan untuk mendapatkan anggaran dari APBN melalui DAK dan DAU.
"Kotabaru merupakan salah satu dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalsel yang luas wilayahnya hampir sepertiga dari luas provinsi yakni 9.442, 46 Km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 300 ribu jiwa, sangat berat jika dalam pembangunan mengandalkan dari APBD," kata Arif.
Sehingga menjadi satu pertimbangan bagi pemerintah pusat agar memberikan perlakuan istimewa bagi Kotabaru dibanding daerah lain di Kalimantan. Terlebih oleh Presiden Joko Widodo, daerah paling tenggara Kalsel ini telah dicanangkan sebagai bagian poros maritim nasional karena posisinya sangat strategis di tengah Nusantara. Hal itu dinyatakan pada puncak acara Hari Nusantara 14 Desember 2014.
Dijelaskannya, melalui ketentuan perundang-undangan, DAK yang juga merupakan dana perimbangan itu adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Begitu juga dengan DAU, yakni sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.
Sesuai dengan tujuan pengalokasian DAK dan DAU bagi Kotabaru, adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Hal ini sangat penting bagi Kotabaru yang tingkat populasi dan kepadatan penduduknya sekitar 30,8 jiwa per Km persegi ini.
Lebih lanjut politikus PPP ini mengungkapkan, Kotabaru yang merupakan daerah kepulauan berkonsekuensi pada tingginya dana yang dibutuhkan untuk pembangunan, khususnya beberapa sektor dan bidang yang menjadi kebutuhan dasar warganya yakni sarana dan prasarana dalam penyediaan air bersih, energi listrik dan kesehatan.
"Namun yang tidak kalah pentingnya lagi yakni peningkatan infrastruktur berupa sarana prasarana jalan yang dapat menghubungkan koneksitas dari daerah satu dengan daerah lainnya, begitu juga dengan sarana transportasi seperti kapal dan dermaga," terangnya.
Oleh karenanya lanjut Arif, sehubungan dengan upaya jajaran Komisi I DPRD Kotabaru ke Kementerian Keuangan RI di Jakarta tersebut, pihaknya akan menindak lanjuti dengan berkoordinasi bersama jajaran eksekutif melalui dinas atau SKPD terkait.
"Kami akan segera mengundang rekan-rekan di eksekutif untuk membuat konsep dan menyusun program yang masuk dalam skala prioritas dalam mendapatkan alokasi APBN dari DAK dan DAU pada tahun ini, agar dapat bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat Kotabaru," demikian Arif.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru M Arif, di Kotabaru, Senin mengatakan, perjuangan legislatif dari jajaran Komisi I yang didampinginya ke Kemenkeu di Jakarta salah satunya menyampaikan usulan pemrioritasan untuk mendapatkan anggaran dari APBN melalui DAK dan DAU.
"Kotabaru merupakan salah satu dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalsel yang luas wilayahnya hampir sepertiga dari luas provinsi yakni 9.442, 46 Km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 300 ribu jiwa, sangat berat jika dalam pembangunan mengandalkan dari APBD," kata Arif.
Sehingga menjadi satu pertimbangan bagi pemerintah pusat agar memberikan perlakuan istimewa bagi Kotabaru dibanding daerah lain di Kalimantan. Terlebih oleh Presiden Joko Widodo, daerah paling tenggara Kalsel ini telah dicanangkan sebagai bagian poros maritim nasional karena posisinya sangat strategis di tengah Nusantara. Hal itu dinyatakan pada puncak acara Hari Nusantara 14 Desember 2014.
Dijelaskannya, melalui ketentuan perundang-undangan, DAK yang juga merupakan dana perimbangan itu adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Begitu juga dengan DAU, yakni sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.
Sesuai dengan tujuan pengalokasian DAK dan DAU bagi Kotabaru, adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Hal ini sangat penting bagi Kotabaru yang tingkat populasi dan kepadatan penduduknya sekitar 30,8 jiwa per Km persegi ini.
Lebih lanjut politikus PPP ini mengungkapkan, Kotabaru yang merupakan daerah kepulauan berkonsekuensi pada tingginya dana yang dibutuhkan untuk pembangunan, khususnya beberapa sektor dan bidang yang menjadi kebutuhan dasar warganya yakni sarana dan prasarana dalam penyediaan air bersih, energi listrik dan kesehatan.
"Namun yang tidak kalah pentingnya lagi yakni peningkatan infrastruktur berupa sarana prasarana jalan yang dapat menghubungkan koneksitas dari daerah satu dengan daerah lainnya, begitu juga dengan sarana transportasi seperti kapal dan dermaga," terangnya.
Oleh karenanya lanjut Arif, sehubungan dengan upaya jajaran Komisi I DPRD Kotabaru ke Kementerian Keuangan RI di Jakarta tersebut, pihaknya akan menindak lanjuti dengan berkoordinasi bersama jajaran eksekutif melalui dinas atau SKPD terkait.
"Kami akan segera mengundang rekan-rekan di eksekutif untuk membuat konsep dan menyusun program yang masuk dalam skala prioritas dalam mendapatkan alokasi APBN dari DAK dan DAU pada tahun ini, agar dapat bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat Kotabaru," demikian Arif.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016