Anggota DPR RI, H Syaifullah Tamliha resmi menjabat sebagai Wakil Ketua (Waket) Komisi V DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), ditandai penyerahan palu sidang dalam rapat intenal di Gedung Nusantara lantai 1, Senayan, Jakarta.
Penyerahan palu sidang Komisi V dari Wakil Ketua DPR RI Rakhmat Gobel kepada H Syaifullah Tamliha sebagai unsur pimpinan komisi, penetapan ini didasarkan pada rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPR RI pada Senin (14/3/2022) lalu.
“Tentu menjadi sebuah kewajiban saya untuk memperjuangkan Daerah Pemilihan (dapil) Kalsel. Makanya saya akan evaluasi program apa saja yang terkendala atau terhambat," kata H Syaifullah Tamliha saat memberikan keterangan, Selasa (15/3).
Dijelaskan dia, hal ini terkait alokasi anggaran pembangunan bagi Kalsel, khususnya soal infrastruktur yang bersumber dari APBN atau keuangan negara.
Ia pun memastikan akan segera mengevaluasi, terutama dari program dari Kementerian PUPR melalui perwakilan balai-balai di Kalsel, seperti untuk proyek infrastruktur dan lainnya.
Baca juga: Anggota DPR RI Syaifullah Tamliha buka Muswil I KBB se-Jabotadebek
Dan tentu pihaknya membutuhkan masukan dari Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) dan pemerintah kota dan kabupaten di Kalsel.
"Ini yang prioritas saya ke depan, agar pembangunan daerah khususnya Kalsel sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) dapat perhatian khusus dari pemerintah pusat," katanya, yang sebelumnya lama mengabdi di Komisi I membidangi hubungan luar negeri, pertahanan negara, komunikasi dan informasi serta intelijen.
Menurut dia, sebagai unsur pimpinan Komisi V DPR RI mewakili Fraksi PPP tentu harus cepat beradaptasi, termasuk mempelajari apa saja tugas pokok dan fungsinya.
Duduk di Komisi V DPR RI tentu saja akan mudah untuk bersinergi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa yang merupakan Ketua Umum PPP, terutama dalam perencanaan pembangunan nasional khususnya berskala program strategis nasional.
Legislator dari Kalsel ini menyampaikan beberapa tugas ke depan yang harus dituntaskan dan diselaraskan dengan pemerintah pusat di bawah kendali Presiden Joko Widodo karena Indonesia menjadi Presidensi atau Estafet Ketuaan G-20 dari Italia.
Baca juga: Syaifullah Tamliha ingatkan kepengurusan PPP agar diisi 60 persen milineal
Berdasar rencana atau usulan dari Pemprov Kepulauan Riau bahwa Batam atau Bintan diusulkan menjadi lokasi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 atau 20 negara perekonomian besar di dunia.
“Termasuk pula menyukseskan program ibukota negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Ini juga menjadi agenda kerja Komisi V DPR RI dalam waktu dekat,” katanya, yang juga saat ini menjadi sebagai Ketua DPP PPP.
H Syaifullah Tamliha dalam rapat internal tersebut duduk di jajaran kursi pimpinan Komisi V, memimpin rapat membahas dan menetapkan jadwal acara rapat Komisi V DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022, dihadiri unsur pimpinan dan anggota komisi.
Adapun Komisi V DPR RI membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigasi, meteorologi, klimatologi dan geofisika, pencarian dan pertolongan.
Bermitra kerja seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Penyerahan palu sidang Komisi V dari Wakil Ketua DPR RI Rakhmat Gobel kepada H Syaifullah Tamliha sebagai unsur pimpinan komisi, penetapan ini didasarkan pada rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPR RI pada Senin (14/3/2022) lalu.
“Tentu menjadi sebuah kewajiban saya untuk memperjuangkan Daerah Pemilihan (dapil) Kalsel. Makanya saya akan evaluasi program apa saja yang terkendala atau terhambat," kata H Syaifullah Tamliha saat memberikan keterangan, Selasa (15/3).
Dijelaskan dia, hal ini terkait alokasi anggaran pembangunan bagi Kalsel, khususnya soal infrastruktur yang bersumber dari APBN atau keuangan negara.
Ia pun memastikan akan segera mengevaluasi, terutama dari program dari Kementerian PUPR melalui perwakilan balai-balai di Kalsel, seperti untuk proyek infrastruktur dan lainnya.
Baca juga: Anggota DPR RI Syaifullah Tamliha buka Muswil I KBB se-Jabotadebek
Dan tentu pihaknya membutuhkan masukan dari Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) dan pemerintah kota dan kabupaten di Kalsel.
"Ini yang prioritas saya ke depan, agar pembangunan daerah khususnya Kalsel sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) dapat perhatian khusus dari pemerintah pusat," katanya, yang sebelumnya lama mengabdi di Komisi I membidangi hubungan luar negeri, pertahanan negara, komunikasi dan informasi serta intelijen.
Menurut dia, sebagai unsur pimpinan Komisi V DPR RI mewakili Fraksi PPP tentu harus cepat beradaptasi, termasuk mempelajari apa saja tugas pokok dan fungsinya.
Duduk di Komisi V DPR RI tentu saja akan mudah untuk bersinergi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa yang merupakan Ketua Umum PPP, terutama dalam perencanaan pembangunan nasional khususnya berskala program strategis nasional.
Legislator dari Kalsel ini menyampaikan beberapa tugas ke depan yang harus dituntaskan dan diselaraskan dengan pemerintah pusat di bawah kendali Presiden Joko Widodo karena Indonesia menjadi Presidensi atau Estafet Ketuaan G-20 dari Italia.
Baca juga: Syaifullah Tamliha ingatkan kepengurusan PPP agar diisi 60 persen milineal
Berdasar rencana atau usulan dari Pemprov Kepulauan Riau bahwa Batam atau Bintan diusulkan menjadi lokasi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 atau 20 negara perekonomian besar di dunia.
“Termasuk pula menyukseskan program ibukota negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Ini juga menjadi agenda kerja Komisi V DPR RI dalam waktu dekat,” katanya, yang juga saat ini menjadi sebagai Ketua DPP PPP.
H Syaifullah Tamliha dalam rapat internal tersebut duduk di jajaran kursi pimpinan Komisi V, memimpin rapat membahas dan menetapkan jadwal acara rapat Komisi V DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022, dihadiri unsur pimpinan dan anggota komisi.
Adapun Komisi V DPR RI membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigasi, meteorologi, klimatologi dan geofisika, pencarian dan pertolongan.
Bermitra kerja seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022