Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Anggota komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan Thamrin Haji Ibram meminta pemerintah pusat jangan menganaktirikan provinsinya dalam pembangunan kelistrikan,
"Tidak salah kalau kita dari Kalimantan Selatan (Kalsel) mempertanyakan atau menuntut jatah dari 350 ribu mega watt (MW) program pemerintah pusat mengenai kelistrikan," katanya di Banjarmasin, Senin.
Pasalnya, lanjut politisi Partai Golkar tersebut, Kalsel masih kekurangan daya listrik, kendati kaya sumber daya alam (SDA) berupa batu bara dan sebagai pemasok energi listri daerah Pulau Jawa dan Bali.
"Masak Kalsel sebagai lumbung energi kekurangan daya listrik atau bagaikan ayam mati di lumbung padi karena kelaparan," tegas anggota Komisi III DPRD Kalsel yang membidangi pertambangan dan energi (termasuk bidan kelistrikan) itu.
Akibat kekurangan persediaan daya sehingga listrik di Kalsel sering padam, terutama kalau ada salah satu unit pembangkit yang mengalami kerusakan atau perbaikan.
"Karena sebagaimana keterangan pihak manajemen PT PLN Kalseteng kepada Komisi III DPRD Kalsel beberap waktu lalu, cadangan daya yang ada akan mengalami kekurangan bila salah satu pembangkit mengalami kerusakan atau perbaikan," ungkapnya.
Sementara listrik di Pulau Jawa yang pasokan energi (batu bara) dari Kalsel hampir tidak pernah pemadaman bergilir, ujar Thamrin yang belum seumur jagung sebagai wakil rakyat provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota ini.
"Kalau begitu keadaannya atau seakan menganaktirikan Kalsel dalam hal kelistrikan, maka saya kira sebagai tanda protes, tidak salah bila kita mengirim lagi batu bara ke Jawa, tuturnya.
Ia mengingatkan, kalau pemerintah pusat mau menambah/membangun pembangkit listrik di Kalsel hendaknya menggunakan mesin yang tidak mudah/cepat rusak.
Sebagai contoh pembangkit unit 3 dan 4 lebih sering perbaikan bila dibandingkan dengan unit 1 dan 2 pada Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam (sekitar 145 kilometer timur Banjarmasin) di Kabupaten Tanah Laut, Kalsel.
"Jangan karena untuk daerah, pengadaan mesin pembangkit seadanya atau asal-asalan. Tapi juga hendaknya selektif dalam hal kualitas produk," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) IV Kalsel yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu.
"Bila asal-asalan atau hanya sekedar memenuhi target proyek, maka patut dipertanyakan, apakah ada kemungkinan permainan dengan produsen/eks pabrikan," lanjut laki-laki asal Kandangan, ibukota Hulu Sungai Selatan (sekitar 135 kilometer utara Banjarmasin) tersebut.
Mengenai adanya pemadaman listrik bergiliran dari PLN belakangan ini, dia mengajak warga masyarakat Kalsel memaklumi, karena salah satu unit pembangkat pada PLTU Asam-Asam sedang perbaikan.
"Mari kita tunggu janji dari manajamen PLN Kalselteng bahwa tahun 2016 tak akan ada lagi pemadaman bergiliran, di wilayah Kalsel," demikian Thamrin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Tidak salah kalau kita dari Kalimantan Selatan (Kalsel) mempertanyakan atau menuntut jatah dari 350 ribu mega watt (MW) program pemerintah pusat mengenai kelistrikan," katanya di Banjarmasin, Senin.
Pasalnya, lanjut politisi Partai Golkar tersebut, Kalsel masih kekurangan daya listrik, kendati kaya sumber daya alam (SDA) berupa batu bara dan sebagai pemasok energi listri daerah Pulau Jawa dan Bali.
"Masak Kalsel sebagai lumbung energi kekurangan daya listrik atau bagaikan ayam mati di lumbung padi karena kelaparan," tegas anggota Komisi III DPRD Kalsel yang membidangi pertambangan dan energi (termasuk bidan kelistrikan) itu.
Akibat kekurangan persediaan daya sehingga listrik di Kalsel sering padam, terutama kalau ada salah satu unit pembangkit yang mengalami kerusakan atau perbaikan.
"Karena sebagaimana keterangan pihak manajemen PT PLN Kalseteng kepada Komisi III DPRD Kalsel beberap waktu lalu, cadangan daya yang ada akan mengalami kekurangan bila salah satu pembangkit mengalami kerusakan atau perbaikan," ungkapnya.
Sementara listrik di Pulau Jawa yang pasokan energi (batu bara) dari Kalsel hampir tidak pernah pemadaman bergilir, ujar Thamrin yang belum seumur jagung sebagai wakil rakyat provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota ini.
"Kalau begitu keadaannya atau seakan menganaktirikan Kalsel dalam hal kelistrikan, maka saya kira sebagai tanda protes, tidak salah bila kita mengirim lagi batu bara ke Jawa, tuturnya.
Ia mengingatkan, kalau pemerintah pusat mau menambah/membangun pembangkit listrik di Kalsel hendaknya menggunakan mesin yang tidak mudah/cepat rusak.
Sebagai contoh pembangkit unit 3 dan 4 lebih sering perbaikan bila dibandingkan dengan unit 1 dan 2 pada Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam (sekitar 145 kilometer timur Banjarmasin) di Kabupaten Tanah Laut, Kalsel.
"Jangan karena untuk daerah, pengadaan mesin pembangkit seadanya atau asal-asalan. Tapi juga hendaknya selektif dalam hal kualitas produk," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) IV Kalsel yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu.
"Bila asal-asalan atau hanya sekedar memenuhi target proyek, maka patut dipertanyakan, apakah ada kemungkinan permainan dengan produsen/eks pabrikan," lanjut laki-laki asal Kandangan, ibukota Hulu Sungai Selatan (sekitar 135 kilometer utara Banjarmasin) tersebut.
Mengenai adanya pemadaman listrik bergiliran dari PLN belakangan ini, dia mengajak warga masyarakat Kalsel memaklumi, karena salah satu unit pembangkat pada PLTU Asam-Asam sedang perbaikan.
"Mari kita tunggu janji dari manajamen PLN Kalselteng bahwa tahun 2016 tak akan ada lagi pemadaman bergiliran, di wilayah Kalsel," demikian Thamrin.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015