Sektor pertambangan dan penggalian di Kalimantan Selatan (Kalsel) penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi setempat seperti terlihat pada tahun lalu.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kalsel yang membahas Bidang Kesra Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi setempat Tahun 2021 - 2026, Firman Yusi SP mengungkapkan itu melalui WA-nya, Kamis (13/1/22).
Firman Yusi yang juga Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD dan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, kontribusi pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kalsel sebesar 18,91 persen.
"Kemudian menyusul sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14,65 persen kontribusinya terhadap PDRB," ungkap wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
Menurut alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkampus di Banjarbaru itu, kontribusi pertambangan dan penggalian terhadap PDRB berbanding terbalik dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
"Karena sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan perkebunan paling banyak menyerap tenaga kerja. Sedangkan pertambangan dan penggalian sedikit sekali menyerap tenaga kerja Kalsel," ujar mantan anggota DPRD "Bumi Saraba Kawa" Tabalong tersebut.
Firman Yusi yang juga pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bumi Saraba Kawa Tabalong mengungkapkan itu di sela-sela pembahasan RPJMD Kalsel 2021 - 2026 seiring pelantikan kembali H Sahbirin Noor atau Paman Birin sebagai Gubernur setempat periode kedua.
"Dua kabupaten dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Kalsel malah daerah yang memiliki aktivitas pertambangan dan penggalian aktif, yaitu Balangan dan Tabalong," ujarnya.
"Keadaan tersebut selaras juga dengan informasi sebelumnya terkait mayoritas pekerja Kalsel yaitu sekitar 44,5 persen berlatar pendidikan tidak tamat dan hanya tamat SD," tambahnya.
Anggota Pansus IV Bidang Kesra RPJMD Kalsel 2021 - 2026, Firman Yusi yang juga Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD provinsi setempat dan Sekretaris Fraksi PKS saat mengikuti rapat paripurna lembaga legislatif tersebut. (Istimewa)
Oleh karenanya dia berharap, agar RPJMD Kalsel 2021 - 2026 benar-benar konsen untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) melalui singkronisasi program pendidikan dan ketenagakerjaan.
Sebab, menurut Sekretaris Komisi IV yang juga membidangi pendidikan dan ketenagakerjaan itu, sektor pertambangan dan penggalian dalam aktivitasnya tidak hanya membutuhkan tenaga teknis pertambangan, namun melibatkan pula berbagai keahlian.
Ia menambahkan, karenanya, tidak hanya terkait pertambangan dan penggalian, RPJMD harus mewadahi dan mendorong proyeksi kebutuhan tenaga kerja ke depan berdasarkan kondisi sosial ekonomi, pengembangan kewilayahan, perkembangan teknologi dan trend lokal maupun global.
"Perlu percepatan harmonisasi kurikulum pendidikan, baik formal maupun non-formal dengan kehutuhan pasar kerja. Untuk mempercepatnya kalau perlu Gubernur sendiri yang pegang komando mempertemukan dunia pendidikan dan dunia usaha untuk menyusun langkah konkrit bersama, dengan kontribusi yang nyata masing-masing pihak," lanjutnya.
"Kalau RPJMD mewadahi, maka tentu sumber daya pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel termasuk anggaran dapat didorong untuk mendukung langkah tersebut," demikian Firman Yusi.
