Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan sementara ini hanya bisa menyetujui penyertaan modal pemerintah provinsi setempat untuk penyediaan air baku.
Selain itu, untuk pengembangan jaringan distribusi, ujar Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muharram saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih, di Banjarmasin, Senin.
"Jadi kelau penyertaan modal Pemprov Kalsel kepada PDAM hanya untuk pembiayaan operasional, nanti dulu. Kecuali buat perluasan jaringan distribusi dan penyediaan air baku," ucap wakil rakyat yang bergelar doktorandus tersebut.
Pasalnya, menurut Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalsel itu, penyediaan air baku dan perluasan jaringan PDAM tersebut merupakan kebutuhan mendasar untuk pemenuhan kebutuhan warga terhadap air bersih.
Sedangkan untuk biaya operasional bisa menggunakan usaha lain, dengan prinsip tidak menambah berat beban konsumen, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, lanjut Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel itu.
"Mengenai penyertaan modal Pemprov Kalsel kepada PDAM kabupaten/kota di provinsi ini (termasuk PDAM Bandarmasih milik Pemerintah Kota Banjarmasin), insy Allah kami bicarakan dalam waktu segera," demikian Muharram.
Menanggapi pernyataan Ketua Komisi II DPRD Kalsel itu, Direktur Utama (Dirut) PDAM Bandarmasih HM Muslih menyatakan, hal tersebut tidak masalah.
"Kan yang kami butuhkan sekarang untuk biaya pembuatan embung guna persediaan air baku PDAM Bandarmasih, yang hanya melayani warga Banjarmasin, tapi kabupaten sekitar," tegasnya menjawab Antara Kalsel usai RDP tersebut.
Selain itu, untuk perluasan jaringan guna meningkatan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air bersih, lanjutanya saat berada di DPRD Kalsel.
Sedangan biaya operasional bersumber dari hasil jasa usaha, bukan penyertaan modal, demikian Muslih.
Menurut rencana, kawasan pembangunan embung tersebut sekitar 40 hektare, dan embungnya sendiri berdaya tampung 1,1 juta meterkubik air.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Selain itu, untuk pengembangan jaringan distribusi, ujar Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muharram saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih, di Banjarmasin, Senin.
"Jadi kelau penyertaan modal Pemprov Kalsel kepada PDAM hanya untuk pembiayaan operasional, nanti dulu. Kecuali buat perluasan jaringan distribusi dan penyediaan air baku," ucap wakil rakyat yang bergelar doktorandus tersebut.
Pasalnya, menurut Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalsel itu, penyediaan air baku dan perluasan jaringan PDAM tersebut merupakan kebutuhan mendasar untuk pemenuhan kebutuhan warga terhadap air bersih.
Sedangkan untuk biaya operasional bisa menggunakan usaha lain, dengan prinsip tidak menambah berat beban konsumen, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, lanjut Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel itu.
"Mengenai penyertaan modal Pemprov Kalsel kepada PDAM kabupaten/kota di provinsi ini (termasuk PDAM Bandarmasih milik Pemerintah Kota Banjarmasin), insy Allah kami bicarakan dalam waktu segera," demikian Muharram.
Menanggapi pernyataan Ketua Komisi II DPRD Kalsel itu, Direktur Utama (Dirut) PDAM Bandarmasih HM Muslih menyatakan, hal tersebut tidak masalah.
"Kan yang kami butuhkan sekarang untuk biaya pembuatan embung guna persediaan air baku PDAM Bandarmasih, yang hanya melayani warga Banjarmasin, tapi kabupaten sekitar," tegasnya menjawab Antara Kalsel usai RDP tersebut.
Selain itu, untuk perluasan jaringan guna meningkatan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air bersih, lanjutanya saat berada di DPRD Kalsel.
Sedangan biaya operasional bersumber dari hasil jasa usaha, bukan penyertaan modal, demikian Muslih.
Menurut rencana, kawasan pembangunan embung tersebut sekitar 40 hektare, dan embungnya sendiri berdaya tampung 1,1 juta meterkubik air.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015