Bupati Tanah Bumbu, H. Zairullah Azhar menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, terkait kinerja atas efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2019 hingg semester I 2021.
Selain Zairullah ada sejumlah kepala daerah yang menerima LHP dari BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, yakni Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, dan Bupati Tanah Laut Sukamta yang diwakili Wakil Bupati Abdi Rahman.
LHP ini diserahkan Kepala Kantor BPK Perwakilan Kalsel M Ali Asyhar kepada Bupati Kabupaten Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar didampingi dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Agoes Rakhmady, Selasa.
"Apa yang menjadi catatan dari BPK Perwakilan Kalimantan Selatan hendaknya dilakukan perbaikan," kata Kepala Kantor BPK Perwakilan Kalsel M Ali Asyhar, di Batulicin Rabu.
Dia mengatakan, terkait pemeriksaan pendahuluan kinerja yang dilaksanakan jika dalam proses audit ditemukan kejanggalan, maka bisa dilakukan perbaikan, baik secara administrasi maupun spesifikasi sistem kinerja dalam proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Saya mohon maaf jika pada saat pemeriksaan, ada staf saya yang kurang berkenan mohon dimaafkan," ujarnya.
Pada acara ini hadir Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK, dan undangan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Selain Zairullah ada sejumlah kepala daerah yang menerima LHP dari BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, yakni Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, dan Bupati Tanah Laut Sukamta yang diwakili Wakil Bupati Abdi Rahman.
LHP ini diserahkan Kepala Kantor BPK Perwakilan Kalsel M Ali Asyhar kepada Bupati Kabupaten Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar didampingi dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Agoes Rakhmady, Selasa.
"Apa yang menjadi catatan dari BPK Perwakilan Kalimantan Selatan hendaknya dilakukan perbaikan," kata Kepala Kantor BPK Perwakilan Kalsel M Ali Asyhar, di Batulicin Rabu.
Dia mengatakan, terkait pemeriksaan pendahuluan kinerja yang dilaksanakan jika dalam proses audit ditemukan kejanggalan, maka bisa dilakukan perbaikan, baik secara administrasi maupun spesifikasi sistem kinerja dalam proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Saya mohon maaf jika pada saat pemeriksaan, ada staf saya yang kurang berkenan mohon dimaafkan," ujarnya.
Pada acara ini hadir Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK, dan undangan lainnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021