Balangan (Antaranew Kalsel) - Penyaluran Dana Desa kepada 157 desa yang ada di Kabupaten Balangan, Kalsel, hingga kini sudah mencapai 70 persen.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) setempat, Ruspandi mengungkapkan 70 persen dari total Rp72 miliar dana desa sudah dicairkan.
"70 persen dari Rp72 miliar Dana Desa memang sudah dicairkan oleh pemerintahan desa, dan sebagian sudah melakukan kegiatan. Sedangkan sisa yang belum cair dikarenakan masih bermasalah dengan APBDes," ujarnya.
Dengan dana tersebut, Ruspandi berharap agar penggunaan dana desa lebih diarahkan kepada skala yang bersifat prioritas.
"Mengingat waktu penggunaan dana sudah sangat sempit, jadi kita anjurkan kepada pemerintahan desa, untuk melakukan kegiatan dan belanja yang prioritas dan simpel terlebih dahulu," jelasnya.
Salah satu contoh kata dia, kepada Pemdes yang belum punya kantor dianjurkan untuk membeli tanah dulu, karena prosesnya yang tidak panjang sehingga masih sempat untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan untuk pembangunan kantor sendiri bisa dilakukan tahun depan.
Kemudian yang masih bermasalah hingga sekarang kata Ruspandi, yaitu Anggaran Dana Desa (ADD) dari pusat yang sebesar Rp40 miliar yang hingga sekarang baru sampai di kecamatan dan belum bisa disalurkan ke desa-desa, lantaran masih belum lengkapnya persyaratan pencairan dana itu dari desa-desa.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) setempat, Ruspandi mengungkapkan 70 persen dari total Rp72 miliar dana desa sudah dicairkan.
"70 persen dari Rp72 miliar Dana Desa memang sudah dicairkan oleh pemerintahan desa, dan sebagian sudah melakukan kegiatan. Sedangkan sisa yang belum cair dikarenakan masih bermasalah dengan APBDes," ujarnya.
Dengan dana tersebut, Ruspandi berharap agar penggunaan dana desa lebih diarahkan kepada skala yang bersifat prioritas.
"Mengingat waktu penggunaan dana sudah sangat sempit, jadi kita anjurkan kepada pemerintahan desa, untuk melakukan kegiatan dan belanja yang prioritas dan simpel terlebih dahulu," jelasnya.
Salah satu contoh kata dia, kepada Pemdes yang belum punya kantor dianjurkan untuk membeli tanah dulu, karena prosesnya yang tidak panjang sehingga masih sempat untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan untuk pembangunan kantor sendiri bisa dilakukan tahun depan.
Kemudian yang masih bermasalah hingga sekarang kata Ruspandi, yaitu Anggaran Dana Desa (ADD) dari pusat yang sebesar Rp40 miliar yang hingga sekarang baru sampai di kecamatan dan belum bisa disalurkan ke desa-desa, lantaran masih belum lengkapnya persyaratan pencairan dana itu dari desa-desa.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015