Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan menyatakan prihatin terhadap kondisi nelayan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muharram menyatakan keprihatinan itu, di Banjarmasin, Kamis, sesudah meninjau Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar dan bertemu dengan nelayan setempat.
Nelayan Aluh-Aluh (sekitar 40 kilometer tenggara Banjarmasin) yang tinggal di pesisir Kalsel itu umumnya melaut atau menangkap ikan di Laut Jawa, yang disebut pula Laut Indonesia.
Sementara nelayan tangkap di Aluh-Aluh dan daerah sekitarnya itu kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk melaut, karena Stasiun Pengisian Bahan Bakar bagi Nelayan (SPBN) di wilayah tersebut ambruk sejak tiga tahun lalu.
"Untuk mendapatkan solar bersubsidi, mereka terpaksa ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Banjarmasin, itupun kalau berhasil/kebetulan lagi ada," katanya ketika meninjau kampung nelayan Aluh-Aluh tersebut.
"Jika tidak mendapatkan solar bersubsidi, para nelayanan itu terpaksa beli langsiran atau di luar SPBU dengan mahal, paling tidak Rp9.500/liter," ungkap Muharram yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel.
Nelayan Aluh-Aluh dan daerah sekitarnya yang mencapai ratusan itu memerlukan sekitar 10 ribu liter BBM perhari.
Persoalan lain bagi nelayan Aluh-Aluh dan sekitarnya itu, hasil tangkapan tidak dapat langsung dijual kepada pembeli karena PPI Aluh-aluh belum diperbiki, tetapi penjualan hanya melalui pengepul, sehingga harganya tak bisa tinggi.
Oleh karena itu, Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalsel tersebut, meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat agar turun tangan dalam upaya mengatasi masalah BBM dan PPI bagi nelayan kawasan tersebut.
"Kami sebagai wakil rakyat juga akan memperjuangkan dalam menjawab keluhan nelayan tersebut kepada instansi terkait, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku," demikian Muharram.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muharram menyatakan keprihatinan itu, di Banjarmasin, Kamis, sesudah meninjau Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar dan bertemu dengan nelayan setempat.
Nelayan Aluh-Aluh (sekitar 40 kilometer tenggara Banjarmasin) yang tinggal di pesisir Kalsel itu umumnya melaut atau menangkap ikan di Laut Jawa, yang disebut pula Laut Indonesia.
Sementara nelayan tangkap di Aluh-Aluh dan daerah sekitarnya itu kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk melaut, karena Stasiun Pengisian Bahan Bakar bagi Nelayan (SPBN) di wilayah tersebut ambruk sejak tiga tahun lalu.
"Untuk mendapatkan solar bersubsidi, mereka terpaksa ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Banjarmasin, itupun kalau berhasil/kebetulan lagi ada," katanya ketika meninjau kampung nelayan Aluh-Aluh tersebut.
"Jika tidak mendapatkan solar bersubsidi, para nelayanan itu terpaksa beli langsiran atau di luar SPBU dengan mahal, paling tidak Rp9.500/liter," ungkap Muharram yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel.
Nelayan Aluh-Aluh dan daerah sekitarnya yang mencapai ratusan itu memerlukan sekitar 10 ribu liter BBM perhari.
Persoalan lain bagi nelayan Aluh-Aluh dan sekitarnya itu, hasil tangkapan tidak dapat langsung dijual kepada pembeli karena PPI Aluh-aluh belum diperbiki, tetapi penjualan hanya melalui pengepul, sehingga harganya tak bisa tinggi.
Oleh karena itu, Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalsel tersebut, meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat agar turun tangan dalam upaya mengatasi masalah BBM dan PPI bagi nelayan kawasan tersebut.
"Kami sebagai wakil rakyat juga akan memperjuangkan dalam menjawab keluhan nelayan tersebut kepada instansi terkait, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku," demikian Muharram.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015