Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Transnaker) Kabupaten Balangan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) optimalisasi penempatan tenaga kerja lokal pada dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), di aula Balai Latihan Kerja (BLK) Balangan.
Kepala Bidang (Kabid) DPMPTSP Transnaker Balangan, Slametno, di Lampihong, mengatakan rakor ini menghadirkan 23 perusahaan, KBM Banjarmasin, DPD KNPI Kabupaten Balangan, juga perwakilan asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
"Mendasari pelaksanaan rakor kali ini diantaranya masih rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, serta masukan dari DUDIKA dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal," katanya, saat memberikan keterangan, beberapa waktu lalu.
Dijelaskan dia, dari rakor diketahui beberapa penyebab masih rendahnya serapan tenaga kerja lokal disebabkan perusahaan mensyaratkan pengalaman kerja, lemahnya pengetahuan teknologi informasi dasar tenaga kerja lokal, kurangnya pengetahuan tentang psikotes atau gagal tes.
Baca juga: Rakor DPMPTSP Transnaker Balangan mudahkan pemetaan alumni siap kerja
Lalu, pengaruh sikap mental atau etos kerja calon tenaga kerja, jenis pelatihan di BLK yang belum mengikuti perkembangan perusahaan, peralatan yang belum menyesuaikan peralatan industri, misal ada 20 orang lulusan las BLK saat kerja di perusahaan tidak bisa menggunakan alat yang ada di sana.
"Selain itu juga minimnya perusahaan yang ada di Kabupaten Balangan dibanding dengan kabupaten atau kota lainnya, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel)," katanya.
Berdasarkan hasil rapat didapatkan masukan dari DUDIKA dalam upaya penyerapan tenaga kerja lokal seperti untuk persyaratan pengalaman kerja diganti dengan sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi, baik dari LSP maupun LSK.
Ini ditindaklanjuti SKPD terkait dengan membentuk Pusat Uji Kompetensi (PUK), dalam rangka mendekatkan lokasi ujian, kuota uji kompetensi gratis sumber APBN, dan diharapkan nantinya Kabupaten Balangan dapat menjadi rujukan daerah lainnya.
Baca juga: BPS Kalsel perkuat sinergitas dengan Pemkab Balangan
Penguatan pengetahuan teknologi informasi dasar dilakukan dengan membuat Kartu Program Balangan Kerja, juga optimalisasi peranan Latihan Kerja Swasta(LKS) untuk mendapatkan pelatihan gratis, serta pembekalan calon tenaga kerja dengan pelatihan psikotes dan pengembangan diri.
"Jenis pelatihan dan peralatan di BLK juga akan ditindak lanjuti dengan menjalin kemitraan dengan BBLK Kalsel, peran penting dari LKS untuk juga memenuhi jenis pelatihan yang belum tersedia di BLK," katanya.
Ditambahkan dia, untuk masih minimnya jumlah perusahaan yang ada di Balangan tentunya akan mendapatkan perhatian SKPD terkait, seperti dengan memperbanyak jalinan kerjasama dengan perusahaan di luar daerah untuk penempatan kerja, terakhir membuat program pelatihan dan penempatan kerja yang sudah dipastikan diterima di perusahaan mitra.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Kepala Bidang (Kabid) DPMPTSP Transnaker Balangan, Slametno, di Lampihong, mengatakan rakor ini menghadirkan 23 perusahaan, KBM Banjarmasin, DPD KNPI Kabupaten Balangan, juga perwakilan asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
"Mendasari pelaksanaan rakor kali ini diantaranya masih rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, serta masukan dari DUDIKA dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal," katanya, saat memberikan keterangan, beberapa waktu lalu.
Dijelaskan dia, dari rakor diketahui beberapa penyebab masih rendahnya serapan tenaga kerja lokal disebabkan perusahaan mensyaratkan pengalaman kerja, lemahnya pengetahuan teknologi informasi dasar tenaga kerja lokal, kurangnya pengetahuan tentang psikotes atau gagal tes.
Baca juga: Rakor DPMPTSP Transnaker Balangan mudahkan pemetaan alumni siap kerja
Lalu, pengaruh sikap mental atau etos kerja calon tenaga kerja, jenis pelatihan di BLK yang belum mengikuti perkembangan perusahaan, peralatan yang belum menyesuaikan peralatan industri, misal ada 20 orang lulusan las BLK saat kerja di perusahaan tidak bisa menggunakan alat yang ada di sana.
"Selain itu juga minimnya perusahaan yang ada di Kabupaten Balangan dibanding dengan kabupaten atau kota lainnya, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel)," katanya.
Berdasarkan hasil rapat didapatkan masukan dari DUDIKA dalam upaya penyerapan tenaga kerja lokal seperti untuk persyaratan pengalaman kerja diganti dengan sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi, baik dari LSP maupun LSK.
Ini ditindaklanjuti SKPD terkait dengan membentuk Pusat Uji Kompetensi (PUK), dalam rangka mendekatkan lokasi ujian, kuota uji kompetensi gratis sumber APBN, dan diharapkan nantinya Kabupaten Balangan dapat menjadi rujukan daerah lainnya.
Baca juga: BPS Kalsel perkuat sinergitas dengan Pemkab Balangan
Penguatan pengetahuan teknologi informasi dasar dilakukan dengan membuat Kartu Program Balangan Kerja, juga optimalisasi peranan Latihan Kerja Swasta(LKS) untuk mendapatkan pelatihan gratis, serta pembekalan calon tenaga kerja dengan pelatihan psikotes dan pengembangan diri.
"Jenis pelatihan dan peralatan di BLK juga akan ditindak lanjuti dengan menjalin kemitraan dengan BBLK Kalsel, peran penting dari LKS untuk juga memenuhi jenis pelatihan yang belum tersedia di BLK," katanya.
Ditambahkan dia, untuk masih minimnya jumlah perusahaan yang ada di Balangan tentunya akan mendapatkan perhatian SKPD terkait, seperti dengan memperbanyak jalinan kerjasama dengan perusahaan di luar daerah untuk penempatan kerja, terakhir membuat program pelatihan dan penempatan kerja yang sudah dipastikan diterima di perusahaan mitra.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021