Intensifkan PAD Imbangi Biaya Jembatan

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, M Arif di Kotabaru, Senin mengatakan, konsekuensi atas pembangunan jembatan yang menelan dana Rp3,5 triliun lebih dengan pola pembagian beban antara Kotabaru, Tanah Bumbu provinsi dan pusat, akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah dalam menjalankan program pembangunan.

"Karena dari sharing biaya yang harus ditanggung Kotabaru Rp250 miliar, maka dipastikan berpengaruh terhadap jalannya roda pembangunan daerah. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah nyata dalam meningkatkan PAD," kata Arif.

Hal itu dilakukan sebagai upaya tidak terganggunya jalannya program pembangunan daerah kita sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang penganggarannya juga telah dituangkan dalam APBD baik murni maupun perubahan.

Politisi Partai PPP ini mengungkapkan, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, di antaranya mengoptimalkan kinerja SKPD khususnya penghasil sumber pendapatan baik melalui retribusi maupun pos-pos lain yang tentunya legal dan aman.

"Salah satunya adalah sumber pendapatan dari bagi hasil pengelolaan gas bumi dari Pulau Larilarian Blok Sebuku yang kini sampai pada penandatanganan kesepakatan pembagian hasil PI (participation interest) antara daerah kita dengan Majene Sulawesi Barat," ungkap Arif.

Pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut, Kotabaru dan daratan Kalimantan di Kabupaten Tanah Bumbu telah sampai pada peletakan batu pertama (ground breaking) di kedua titik oprit jembatan oleh Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin di Kotabaru dan Wagub H Rudy Resnawan di bagian Tanah Bumbu pada pertangahan Juli lalu.

"Atas nama legislatif Kabupaten Kotabaru, kami gembira dan sangat mendukung dimulainya pembangunan jembatan Pulau Laut," kata Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah usai menghadiri seremoni peletakan batu pertama oleh Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin, Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani dan jajarannya, saat itu.

Menurut dia, dimulainya pembangunan jembatan yang telah lama diimpikan masyarakat Kotabaru ini merupakan implementasi dari komitmen pemerintah baik daerah dan pusat dalam memberikan layanan yang terbaik bagi rakyat.

Dengan dibangunnya jembatan terpanjang di Indonesia (sepanjang 6,5 Km), akan berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian Kalimantan Selatan khususnya Kotabaru, yang tidak lagi `terisolir` karena koneksi dengan daerah luar sudah bisa dilakukan tidak dengan biaya mahal.

Sebab diketahui selama ini, sarana pendukung terhubungnya aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Kotabaru dari dan ke luar dari Pulau Laut harus melalui transportasi laut yang terbatas dengan waktu dan biaya tinggi.

Meski sudah ada sarana lain seperti pesawat dengan kapasitas terbatas, namun hal ini masih dinilai kurang efisien karena biayanya yang relatif mahal. Sementara jika menggunakan penyeberangan/feri, harus mengikuti ritme operasional kapal yang belum bisa 24 jam.

"Alhamdulillah, di wilayah Kabupaten Kotabaru insya Allah semuanya clear dan tidak ada perbedaan pendapat, sehingga dipastikan baik pemerintah daerah, legislatif dan seluruh masyarakat siap mendukung semoga pembangunan jembatan yang akan menelan dana Rp3,6 triliun dari APBN, APBD provinsi, APBD Kotabaru dan APBD Tanah Bumbu itu lancar dan segera terwujud," harap Alfisah.