Fraksi Persatuan Nurani Demokrat atau PND DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diketuai Asbullah AS SH dan Sekretarisnya Zulfa Asma Vikra SH MH menyatakan, ekonomi kreatif di provinsinya cukup potensial.
"Namun ekonomi kreatif kita saat ini belum begitu menggembirakan," ujar Fraksi PND dalam pemandangan umumnya terhadap Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif pada rapat paripurna internal DPRD Kalsel yang dipimpin Wakil Ketuanya Muhammad Syaripuddin SE MAP di Banjarmasin, Kamis.
Belum menggembirakan ekonomi kreatif Kalsel tersebut, Fraksi PND itu mengutip Jurnal Kebijakan Pembangunan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) provinsi setempat.
Jurnal tersebut menyebutkan, bahwa kurangnya koordinasi dan konektivitas antara ekonomi kreatif dan sektor pariwisata di menimbulkan beberapa masalah dalam pengembangannya.
"Masalah utama adalah kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), keuangan dan akses pasar, konektivitas, serta sinergi antarpemangku kepentingan," ujar Fraksi PND dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Habib Ahmad Bahasyim SE.
Menurut Fraksi PND, kebijakan yang dapat diterapkan sebagai solusinya adalah perlu sering sosialisasi, sektorisasi, fokus pada produk unggulan kabupaten dan pendekatan budaya.
"Dengan demikian tentu keberadaan sebuah Peraturan Daerah (Perda) sangat diperlukan untuk mengangkat potensi ekonomi kreatif yang ada di Kalsel agar bisa berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian daerah yang tidak tertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam (SDA)," ujar wakil rakyat dari fraksi gabungan tersebut.
"Oleh karena itu, kami sependapat dengan pengusulan bahwa kondisi tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel untuk segera meletakkan fondasi transformasi ekonomi Kalsel," lanjutnya.
Transformasi ekonomi Kalsel tersebut, menurut Fraksi PND, harus mengubah ketergantungan pada SDA menuju perekonomian yang mengandalkan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi.
"Salah satu langkah strategisnya adalah melalui pengembangan ekonomi kreatif sebagai konsep ekonomi di era ekonomi baru," tambah fraksi gabungan PND.
Dalam pemandangan umumnya Fakri PND mengingatkan, bahwa suatu daerah tidak boleh bertumpu pada SDA untuk pertumbuhan ekonomi.
Pasalnya bagaimana pun yang namanya SDA sesuatu yang tidak terbarukan dan eksplotasinya cepat atau lambat pasti akan menyebabkan kerusakan lingkungan, banjir besar seperti terjadi beberapa waktu lalu di Kalsel hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, demikian Fraks PND.
Fraksi PND merupakan gabungan beranggotakannya tujuh orang terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat masing-masing tiga, serta seorang "Srikandi" Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Mendampingi pimpinan rapat paripurna internal DPRD Kalsel pada 4 November 2021 tersebut Ketua Dewan Dr (HC) H Supian HK SH MH.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Namun ekonomi kreatif kita saat ini belum begitu menggembirakan," ujar Fraksi PND dalam pemandangan umumnya terhadap Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif pada rapat paripurna internal DPRD Kalsel yang dipimpin Wakil Ketuanya Muhammad Syaripuddin SE MAP di Banjarmasin, Kamis.
Belum menggembirakan ekonomi kreatif Kalsel tersebut, Fraksi PND itu mengutip Jurnal Kebijakan Pembangunan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) provinsi setempat.
Jurnal tersebut menyebutkan, bahwa kurangnya koordinasi dan konektivitas antara ekonomi kreatif dan sektor pariwisata di menimbulkan beberapa masalah dalam pengembangannya.
"Masalah utama adalah kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), keuangan dan akses pasar, konektivitas, serta sinergi antarpemangku kepentingan," ujar Fraksi PND dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Habib Ahmad Bahasyim SE.
Menurut Fraksi PND, kebijakan yang dapat diterapkan sebagai solusinya adalah perlu sering sosialisasi, sektorisasi, fokus pada produk unggulan kabupaten dan pendekatan budaya.
"Dengan demikian tentu keberadaan sebuah Peraturan Daerah (Perda) sangat diperlukan untuk mengangkat potensi ekonomi kreatif yang ada di Kalsel agar bisa berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian daerah yang tidak tertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam (SDA)," ujar wakil rakyat dari fraksi gabungan tersebut.
"Oleh karena itu, kami sependapat dengan pengusulan bahwa kondisi tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel untuk segera meletakkan fondasi transformasi ekonomi Kalsel," lanjutnya.
Transformasi ekonomi Kalsel tersebut, menurut Fraksi PND, harus mengubah ketergantungan pada SDA menuju perekonomian yang mengandalkan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi.
"Salah satu langkah strategisnya adalah melalui pengembangan ekonomi kreatif sebagai konsep ekonomi di era ekonomi baru," tambah fraksi gabungan PND.
Dalam pemandangan umumnya Fakri PND mengingatkan, bahwa suatu daerah tidak boleh bertumpu pada SDA untuk pertumbuhan ekonomi.
Pasalnya bagaimana pun yang namanya SDA sesuatu yang tidak terbarukan dan eksplotasinya cepat atau lambat pasti akan menyebabkan kerusakan lingkungan, banjir besar seperti terjadi beberapa waktu lalu di Kalsel hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, demikian Fraks PND.
Fraksi PND merupakan gabungan beranggotakannya tujuh orang terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat masing-masing tiga, serta seorang "Srikandi" Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Mendampingi pimpinan rapat paripurna internal DPRD Kalsel pada 4 November 2021 tersebut Ketua Dewan Dr (HC) H Supian HK SH MH.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021