Pemerintah pusat melalui Inmendagri No 54 Tahun 2021 menetapkan tiga daerah di Kalsel yaitu Banjarmasin, Banjarbaru dan Tanah Bumbu melaksanakan PPKM level 2.
Sedangkan sepuluh daerah lainnya PPKM level 3. Pelaksanaan PPKM luar Jawa-Bali ini efektif dari 18 Oktober hingga 8 November 2021.
Situasi COVID-19 di Kalsel menurut asesmen Kementerian Kesehatan per 17 Oktober berada di level 2. Begitu pula seluruh kabupaten dan kota di Kalsel berada pada situasi COVID-19 level 2, kecuali Tanah Laut dan Tanah Bumbu di level 1.
Kalsel sudah berada pada situasi level 2 dalam satu bulan terakhir. Data Dinas Kesehatan Kalsel menunjukkan tingkat penularan COVID-19 terus mengalami penurunan, risiko infeksi bagi masyarakat menjadi rendah (TK 1) dari 500-an kasus konfirmasi dalam satu pekan pada pertengahan September turun menjadi sekitar 70-an kasus dalam seminggu terakhir.
Begitu pula jumlah pasien rawat inap di rumah sakit dari 300-an pasien pada pertengahan September menjadi 50-an pasien pada Oktober ini.
Kapasitas respon kesehatan juga mengalami perbaikan di mana tingkat positivitas per minggu di bawah 1 persen, tracing meningkat dengan rasio kontak erat 13 dan BOR 4 persen.
Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Hidayatullah Muttaqin SE, MSI, Pg.D mengatakan di balik membaiknya situasi COVID-19 Kalsel tersebut, ada perkembangan yang mengkhawatirkan seiring dengan euforia pelonggaran di masyarakat.
"Meningkatnya mobilitas penduduk dan menurunnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan," cetusnya.
Padahal, kata dia, harusnya mobilitas penduduk tetap perlu dikendalikan meski kasus COVID-19 melandai saat ini.
Muttaqin merujuk data COVID-19 Community Mobility Reports dari Google diketahui mobilitas penduduk Kalsel saat ini melonjak tajam, lebih tinggi dari tingkat mobilitas bulan Juni.
Kenaikan mobilitas tertinggi terjadi pada kegiatan berbelanja di mal dan pasar, makan di restoran dan kafe. Perubahan pada mobilitas ini mencapai 12 persen hingga 24 persen lebih tinggi dari mobilitas sebelum pandemi di awal tahun 2020.
Kegiatan masyarakat berkumpul di ruang terbuka atau taman-taman publik juga melonjak dan sudah mendekati situasi sebelum pandemi. Sedangkan mobilitas di tempat kerja dan transportasi umum sekitar 9 15 persen dari dibanding mobilitas saat ledakan COVID-19 di bulan Juli-Agustus 2021.
Peningkatan mobilitas penduduk Kalsel tersebut diikuti dengan menurunnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya dalam tiga minggu terakhir.
Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Pusat, kepatuhan masyarakat Kalsel berada pada peringkat paling bawah nomor 4 dibandingkan dengan 33 provinsi lainnya di Indonesia.
Kepatuhan dalam menggunakan masker menurun dari 95 persen pada minggu pertama bulan Oktober menjadi 72 persen dalam satu minggu terakhir (11-17 Oktober). Sedangkan penurunan kepatuhan dalam menjaga jarak lebih buruk dari 88 persen menjadi 64 persen.
Muttaqin mengingatkan pengalaman gelombang ketiga Kalsel pada Juli-Agustus-September 2021 yang menyebabkan lebih dari 33 ribu laporan kasus infeksi dan 1.293 kasus kematian dalam tiga bulan diawali oleh lonjakan mobilitas penduduk, penurunan protokol kesehatan dan masuknya varian Delta.
"Kombinasi ketiga faktor ini memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk meledakan COVID-19 di Kalsel mulai bulan Juli," bebernya.
Berpijak pada pengalaman itu, saran dia sebaiknya mobilitas penduduk diupayakan kembali diturunkan sedangkan penerapan prokes diperkuat.
"Kita juga perlu belajar dari pengalaman negara lain yang saat ini sedang dihantam varian Delta," cetusnya.
Misalnya Singapura mengalami ledakan 3.p000 kasus harian akibat varian Delta meskipun vaksinasi lengkap dua dosis di negara kota tersebut sudah mencapai 82 persen dari jumlah penduduk.
Kemudian Inggris yang pada Juli lalu kasusnya melompat hingga di atas 50 ribu akibat varian Delta, saat ini kembali melonjak hampir 49 ribu kasus harian.
"Pengalaman Inggris yang vaksinasi lengkapnya sudah 68 persen populasi menunjukkan jika sudah mengalami ledakan varian Delta maka tidak ada jaminan pada periode berikutnya bebas dari ancaman kembalinya ledakan COVID-19," katanya.
Akselerasi vaksinasi
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, vaksinasi di Kalsel per 21 Oktober 2021 baru mencapai 34,37 persen untuk dosis pertama dan 20,53 persen untuk dosis kedua.
Rendahnya capaian vaksinasi inipun mendapat perhatian dari Presiden RI Joko Widodo ketika meninjau vaksinasi massal di RSUD dr H Moch Ansari Saleh Banjarmasin, Kamis (21/10).
Jokowi meminta pemerintah daerah mulai provinsi hingga kabupaten dan kota di Kalsel dapat mempercepat vaksinasi agar sasaran yang ditargetkan dapat tercapai segera.
"Sebagaimana target nasional, 70 persen dari penduduk Indonesia menerima vaksin di akhir tahun ini, makanya Kalsel diharapkan dapat mendukung capaian itu," tuturnya.
Untuk mempercepat vaksinasi, presiden menekankan adanya kerja sama semua unsur di daerah.
Seperti TNI-Polri dapat membantu mengerahkan tim vaksinator membantu pemerintah daerah yang mungkin memiliki keterbatasan tenaga kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasi massal.
"Kalau terkait stok vaksin yang kurang misalnya atau habis, segera minta lagi ke pusat. Vaksin yang tersedia juga harus cepat dihabiskan jangan disimpan terlalu lama," tegas presiden menekankan.
Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Muhamad Muslim mengatakan akselerasi vaksinasi terus dilakukan yang kini bisa mencapai 20 ribu orang perhari.
"Kalau dibanding bulan-bulan sebelumnya, saat ini sudah jauh lebih bagus capaiannya," kata dia.
Apalagi masyarakat semakin dipermudah untuk menerima vaksin yaitu cukup menunjukkan KTP sebagai warga Kalimantan Selatan.
"Jadi silahkan datang ke sentra-sentra vaksinasi yang digelar setiap hari baik di puskesmas ataupun gelaran vaksinasi massal agar segera tercapai 3.161.137 orang divaksin hingga akhir tahun ini," ucapnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021