Pemkab Tapin teken kerjasama dengan Derektorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan tentang pemanfaatan data dan informasi kebijakan pengelolaan keuangan publik.
Bupati Tapin HM Arifin Arpan mengatakan, Mou itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan provinsi soal kebijakan pengelolaan keuangan publik.
"Kalau ada kegiatan dan program lebih dikembangkan agar pendapatan masyarakat lebih stabil. Mereka menyarankan agar lebih banyak berkoordinasi dengan provinsi agar program tidak salah sasaran," ujarnya, dilaporkan Rabu.
Kepala BPKAD Tapin Supiansyah menambahkan, tujuan dilakukannya kerjasama itu agar dapat memberikan data yang akurat tentang keuangan daerah, baik itu pendapatan maupun belanja daerah.
"Nantinya dapat memudahkan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Bupati Tapin HM Arifin Arpan mengatakan, Mou itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan provinsi soal kebijakan pengelolaan keuangan publik.
"Kalau ada kegiatan dan program lebih dikembangkan agar pendapatan masyarakat lebih stabil. Mereka menyarankan agar lebih banyak berkoordinasi dengan provinsi agar program tidak salah sasaran," ujarnya, dilaporkan Rabu.
Kepala BPKAD Tapin Supiansyah menambahkan, tujuan dilakukannya kerjasama itu agar dapat memberikan data yang akurat tentang keuangan daerah, baik itu pendapatan maupun belanja daerah.
"Nantinya dapat memudahkan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," jelasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021