Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola), Kalimantan Selatan melalui Wakil Bupati (Wabup) Batola H Rahmadian Noor penyampaikan Raperda APBD TA 2022 ke DPRD Batola, Rabu (6/10) setelah mendapatkan kesepakatan terhadap KUA dan PPAS dalam rapat sebelumnya,
Nilai APBD 2022 diusulkan pada rapat paripurna sebesar Rp1 triliun lebih atau turun 20,31 persen dibandingkan APBD Murni TA 2021.
Total anggaran disampaikan tersebut meliputi anggaran pendapatan Rp99.449.556.951 sedangkan Anggaran Belanja Rp1.017.449.556.951 sehingga terjadi defisit Rp25 miliar lebih.
Sedangkan penerimaan pembiayaan terdapat Rp33 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp8 miliar sehingga total pembiayaan netto mencapai Rp25 miliar.
Sehingga, defisit Rp25 miliar dikurangi pembiayaan netto Rp25 miliar maka sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) diproyeksikan tidak ada atau kosong.
Wabup Rahmadian Noor dalam sambutan tertulis Bupati Hj Noormiliyani AS mengutarakan, Pemkab Batola akan tetap berupaya maksimal kinerja untuk mewujudkan Visi Batola Setara.
Dia mengatakan, seiring penentuan prioritas dari program-program strategis yang dipandu KUA dan PPAS APBD Batola TA 2022 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar tetap memperoleh alokasi secara khusus dibandingkan urusan pemerintahan lainnya.
Dijelaskan, alokasi belanja masing-masing urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang dikelola dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, satuan polisi pamong praja, BPBD dan dinas sosial sebesar Rp580.744.479.286 (57,08 persen) dari total belanja APBD TA 2022.
Di samping itu, sebut dia, lokasi anggaran belanja yang juga perlu dikedepankan terkait urusan pilihan bidang pertanian sebagai karakteristik daerah yang dikelola Distan TPH dan Disbunnak mencapai Rp22.427.979.716. Sedangkan alokasi untuk bidang ketahanan pangan yang dikelola DKPP mencapai Rp6.064.399.765.
Dengan demikian, sebutnya, alokasi belanja bidang pertanian dalam arti luas jika ditambah pembiayaan pengeluaran untuk pinjaman dana tanpa bunga pengadaan pupuk bersubsidi petani Rp8 miliar.
Sedangkan alokasi belanja lainnnya untuk pembangunan jalan usaha tani, jalan perdesaan, serta ditambah anggaran pengairan pada bidang urusan pekerjaan umum mencapai lebih Rp50 miliar.
“Kondisi ini menunjukan pemerintah daerah benar-benar tetap konsisten dengan mengedepankan upaya-upaya pencapaian Visi Batola Setara dan misi kedua, yaitu peningkatan perekonomian masyarakat berbasis usaha di bidang pertanian secara luas,” paparnya.
Anggaran belanja juga dialokasikan bagi urusan pemerintahan wajib lainnya dan urusan pemerintahan fungsi penunjang, baik yang diproyeksikan pada pembangunan bidang sosial kemasyarakatan, bidang sosial keagamaan, maupun dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya pada masyarakat direfleksikan sebagai upaya agar masyarakat memiliki kualitas ketaqwaan dan profesionalitas yang menjadi simpul utama dari benang merah proses pembangunan bertahap.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Nilai APBD 2022 diusulkan pada rapat paripurna sebesar Rp1 triliun lebih atau turun 20,31 persen dibandingkan APBD Murni TA 2021.
Total anggaran disampaikan tersebut meliputi anggaran pendapatan Rp99.449.556.951 sedangkan Anggaran Belanja Rp1.017.449.556.951 sehingga terjadi defisit Rp25 miliar lebih.
Sedangkan penerimaan pembiayaan terdapat Rp33 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp8 miliar sehingga total pembiayaan netto mencapai Rp25 miliar.
Sehingga, defisit Rp25 miliar dikurangi pembiayaan netto Rp25 miliar maka sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) diproyeksikan tidak ada atau kosong.
Wabup Rahmadian Noor dalam sambutan tertulis Bupati Hj Noormiliyani AS mengutarakan, Pemkab Batola akan tetap berupaya maksimal kinerja untuk mewujudkan Visi Batola Setara.
Dia mengatakan, seiring penentuan prioritas dari program-program strategis yang dipandu KUA dan PPAS APBD Batola TA 2022 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar tetap memperoleh alokasi secara khusus dibandingkan urusan pemerintahan lainnya.
Dijelaskan, alokasi belanja masing-masing urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang dikelola dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, satuan polisi pamong praja, BPBD dan dinas sosial sebesar Rp580.744.479.286 (57,08 persen) dari total belanja APBD TA 2022.
Di samping itu, sebut dia, lokasi anggaran belanja yang juga perlu dikedepankan terkait urusan pilihan bidang pertanian sebagai karakteristik daerah yang dikelola Distan TPH dan Disbunnak mencapai Rp22.427.979.716. Sedangkan alokasi untuk bidang ketahanan pangan yang dikelola DKPP mencapai Rp6.064.399.765.
Dengan demikian, sebutnya, alokasi belanja bidang pertanian dalam arti luas jika ditambah pembiayaan pengeluaran untuk pinjaman dana tanpa bunga pengadaan pupuk bersubsidi petani Rp8 miliar.
Sedangkan alokasi belanja lainnnya untuk pembangunan jalan usaha tani, jalan perdesaan, serta ditambah anggaran pengairan pada bidang urusan pekerjaan umum mencapai lebih Rp50 miliar.
“Kondisi ini menunjukan pemerintah daerah benar-benar tetap konsisten dengan mengedepankan upaya-upaya pencapaian Visi Batola Setara dan misi kedua, yaitu peningkatan perekonomian masyarakat berbasis usaha di bidang pertanian secara luas,” paparnya.
Anggaran belanja juga dialokasikan bagi urusan pemerintahan wajib lainnya dan urusan pemerintahan fungsi penunjang, baik yang diproyeksikan pada pembangunan bidang sosial kemasyarakatan, bidang sosial keagamaan, maupun dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya pada masyarakat direfleksikan sebagai upaya agar masyarakat memiliki kualitas ketaqwaan dan profesionalitas yang menjadi simpul utama dari benang merah proses pembangunan bertahap.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021