Jakarta, (Antara) - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi mengatakan kemungkinan dialog antara pihaknya dengan PSSI tidak mustahil dan dapat dilakukan.
"Nggak ada soal, ayo duduk sama-sama. Nanti pasti akan banyak hal yang bisa dibicarakan," kata Menpora di Istana Presiden Jakarta usai mendampingi Presiden Joko Widodo melepas kontingen Special Olympics Indonesia (SOIna), Rabu.
Ia mengatakan pertemuan antara kedua belah pihak dianggap sebagai sebuah kemajuan bila menghasilkan kesepakatan yang sesuai undang-undang dan ditaati bersama.
"Yang penting ke depan kalau duduk bersama dan hasilkan kesepakatan untuk taat kepada Undang-Undang maka saya kira itu kemajuan," tegasnya.
Sementara itu terkait putusan PTUN, Imam mengatakan pihaknya masih mempelajari dan baru akan diambil tindak lanjut pascalebaran.
"Kami ingin lihat hal itu masih dalam ranah hukum, karena itu kami pelajari kemungkinan termasuk redaksi yang dibuat majelis seperti apa. Apakah kami tidak diperbolehkan evaluasi federasi, apakah pemerintah tidak punya kewenangan seperti diatur dalam UU SKN dan sebagainya," kata Imam.
Ia menambahkan,"dalam 14 hari waktu kerja kami akan pelajari lebih dalam lagi."/e
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Nggak ada soal, ayo duduk sama-sama. Nanti pasti akan banyak hal yang bisa dibicarakan," kata Menpora di Istana Presiden Jakarta usai mendampingi Presiden Joko Widodo melepas kontingen Special Olympics Indonesia (SOIna), Rabu.
Ia mengatakan pertemuan antara kedua belah pihak dianggap sebagai sebuah kemajuan bila menghasilkan kesepakatan yang sesuai undang-undang dan ditaati bersama.
"Yang penting ke depan kalau duduk bersama dan hasilkan kesepakatan untuk taat kepada Undang-Undang maka saya kira itu kemajuan," tegasnya.
Sementara itu terkait putusan PTUN, Imam mengatakan pihaknya masih mempelajari dan baru akan diambil tindak lanjut pascalebaran.
"Kami ingin lihat hal itu masih dalam ranah hukum, karena itu kami pelajari kemungkinan termasuk redaksi yang dibuat majelis seperti apa. Apakah kami tidak diperbolehkan evaluasi federasi, apakah pemerintah tidak punya kewenangan seperti diatur dalam UU SKN dan sebagainya," kata Imam.
Ia menambahkan,"dalam 14 hari waktu kerja kami akan pelajari lebih dalam lagi."/e
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015