Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun Anggaran 2022 berjumlah puluhan miliar rupiah.
Wakil Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel HM Rosehan Noor Bahri SH mengungkapkan itu melalui instagramnya, sesudah Komisinya berkonsultasi dengan Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat (17/9).
Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel periode 2005 - 2010 itu menerangkan, anggaran sebesar puluhan miliar rupiah dari Kementerian PUPR tersebut ada berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp190 miliar.
"Ada pula yang namanya dana reguler reguler, kesemuanya untuk pembangunan infrastruktur yang tersebar pada beberapa kabupaten di provinsi kita," ungkap wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
Sebagai contoh untuk jalan Banjarmasin - Martapura (jalan Martapura Lama) Rp10 miliar, lanjut Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Unlam/kini ULM); Banjarmasin tersebut.
Selain itu, dana pembangunan bantuan yang bersifat reguler dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR antara lain untuk Jalan Tanjung - Muara Uya, Kabupaten Tabalong atau ke arah perbatasan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan menjadi tempat Ibu Kota Negara (IKN) Rp22,2 miliar.
Kemudian jalan Paringin - Halong Kabupaten Balangan Rp13,8 miliar, Jalan Lumpangi - Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Rp8,6 miliar, Jalan Nagara HSS - Muara Tapus Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Rp5,2 miliar, serta jalan Kandangan, ibukota HSS - Nagara 12,2 miliar.
Sementara itu ada yang namanya penugasan seperti jalan Sungai Tabuk - Gambut Kabupaten Banjar Rp4,5 miliar, jalan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala (Batola) - Marabahan (ibukota kabupaten tersebut) Rp25 miliar.
Jalan Kurau - Pulau Sari -; Takisung - Tabonio Kabupaten Tanal Laut (Tala), lanjutnya tanpa menyebutkan jumlah anggaran karena lupa.
Sedangkan untuk jalan Matraman Kabupaten Banjar - Sungai Banjarbaru, pihak Kementerian PUPR tidak menganggarkan pada Tahun 2022, tetapi mereka rencanakan Tahun 2023.
"Karena disebabkan jalan Matraman - Sei Ulin itu pembangunan. Padahal peningkatan, sebab sudah ada badan jalan," ujar pemilik Thaher Square Banjarmasin itu.
Padahal jalan Matraman - Sungai Ulin merupakan jalan alternatif guna menghindari atau mengurangi kemacetan lalulintas pada jalan lama/selama ini dari Banjarmasin - daerah hulu sungai Kalsel atau sebaliknya.
"Kita berharap, wakil-wakil rakyat asal Kalsel di Jakarta terus memperjuangkan untuk pembangunan daerah pemilihannya. Jangan kembali untuk menjadi kepala daerah," ujarnya.
"Ke depan kita berharap Kalsel semakin cintik dan ramah. Hal itu semua sudah barang tentu disertai dengan peningkatan pembangunan infrastruktur dan lainnya," demikian Rosehan NB.
Konsultasi Komisi III DPRD Kalsel dengan Kementerian PUPR dipimpin Ketuanya H Sahrujani dengan disertai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi setempat pada kesempatan kunjugan kerja ke luar daerah, 16 - 18 September 2021.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021