Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Ariffin menyatakan, melambatnya pertumbuhan ekonomi belakangkan ini, pada tingkat nasional maupun regional mempengaruhi target penerimaan pajak daerah.
Pernyataan itu menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Raperda RAPBD Perubahan Kalsel 2015, yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD setempat, di Banjarmasin, Jumat.
Ia mencontohkan penurunan target pajak daerah pada APBDP Kalsel 2015 dampak dari pertumbuhan ekonomi yang melambat, di tingkat nasional maupun regional.
Keadaan itu pula mendorong terjadinya pertumbuhan negatif terhadap kendaraan bermotor (ranmor) baru, terutama roda empat, serta konsumsi bahan bakar di sektor pertambangan dengan tarif bahan bakar minyan (BBM) non subsidi.
Hal tersebut mempengaruhi penerimaan di sektor pajak daerah, terutama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), lanjut Gubernur Kalsel dua periode yang mengakhiri masa jabatannya Agustus mendatang.
Namun di sisi lain, ujarnya, dengan bertolak pada kondisi tersebut, pemerintah provinsi (Pemprov) terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat secara intensif buat memaksimalkan perolehan penerimaan dari pos dan perimbangan.
Selain itu, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang menjadi hak Pemprov Kalsel, lanjutnya dalam jawaban/tanggapan gubernur yang dibacakan Sekdaprov setempat HM Arsyadie.
Orang nomor satu di jajaran Pemprov tersebut juga sependapat, bahwa upaya-upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru agar tidak membebani masyarakat.
"Ke depan Pemprov Kalsel akan berupaya menggali sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan asset yang dipisahkan, dalam hal ini pemberdayaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," demikian Rudy Ariffin.
Pada RAPBD P Kalsel 2015 itu, pendapatan sesudah perubahan sebesar Rp4.887.311.158.000, dan belanja setelah perubahan Rp5.623.342.236.930, berarti terdapat selisih kurang atau defisit Rp736.031.078.930.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Pernyataan itu menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Raperda RAPBD Perubahan Kalsel 2015, yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD setempat, di Banjarmasin, Jumat.
Ia mencontohkan penurunan target pajak daerah pada APBDP Kalsel 2015 dampak dari pertumbuhan ekonomi yang melambat, di tingkat nasional maupun regional.
Keadaan itu pula mendorong terjadinya pertumbuhan negatif terhadap kendaraan bermotor (ranmor) baru, terutama roda empat, serta konsumsi bahan bakar di sektor pertambangan dengan tarif bahan bakar minyan (BBM) non subsidi.
Hal tersebut mempengaruhi penerimaan di sektor pajak daerah, terutama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), lanjut Gubernur Kalsel dua periode yang mengakhiri masa jabatannya Agustus mendatang.
Namun di sisi lain, ujarnya, dengan bertolak pada kondisi tersebut, pemerintah provinsi (Pemprov) terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat secara intensif buat memaksimalkan perolehan penerimaan dari pos dan perimbangan.
Selain itu, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang menjadi hak Pemprov Kalsel, lanjutnya dalam jawaban/tanggapan gubernur yang dibacakan Sekdaprov setempat HM Arsyadie.
Orang nomor satu di jajaran Pemprov tersebut juga sependapat, bahwa upaya-upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru agar tidak membebani masyarakat.
"Ke depan Pemprov Kalsel akan berupaya menggali sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan asset yang dipisahkan, dalam hal ini pemberdayaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," demikian Rudy Ariffin.
Pada RAPBD P Kalsel 2015 itu, pendapatan sesudah perubahan sebesar Rp4.887.311.158.000, dan belanja setelah perubahan Rp5.623.342.236.930, berarti terdapat selisih kurang atau defisit Rp736.031.078.930.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015