Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi berpendapat, percepatan penanganan daerah perbatasan perlu dukungan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu mengemukakan pendapatnya usai meninjau daerah perbatasan dengan Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah (Kalteng).
Mantan anggota DPRD "Bumi Saraba Kawa" Tabalong itu melalui WA-nya, Ahad (12/9) sore menerangkan, ada berbagai hal dari masyarakat yang tinggal di perbatasan provinsinya dengan Bartim, Kalteng tersebut antara lain masalah pendidikan.
Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkampus di Banjarbaru itu menambahkan, bahwa dirinya usai kunjungan resmi Komisi IV mengunjungi Desa Dambung dan Desa Hegarmanah, Kecamatan Bintang Ara, Tabalong.
"Kebetulan saya sedang ada agenda Komisi IV di Tanjung (ibukota Tabalong, 237 kilometer utara Banjarmasin) dan mendapat informasi kawan-kawan OPD bersama organisasi relawan dan pemuda ada kegiatan di dua desa itu. Jadi saya memutuskan bergabung," ujarnya.
Laki-laki kelahiran "Kota Minyak" Tanjung tersebut mengungkapkan, bahwa bukan rahasia umum kalau kedua desa (Dambung dan Hegarmanah) itu letaknya cukup terpencil dengan akses jalan yang memprihatinkan.
"Dari Kota Tanjung, untuk mencapai lokasi membutuhkan waktu antara tiga - empat jam perjalanan. Itupun jika dilakukan dengan kendaraan khusus berpenggerak empat roda (4x4)," ungkapnya.
Dua hari berada di lokasi (10 - 11 September 2021), Sekretaris Fraksi PKS tersebut sempat berdialog dengan tokoh adat dan warga setempat.
Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi bersama rombongan saat menuju perbatasan provinsinya dengan Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalteng (sekitar 300 kilometer utara Banjarmasin), 10 ke 11 September 2021 (Istimewa)
"Dari kesimpulan dialog tersebut, pada prinsipnya warga perbatasan juga memerlukan percepatan, terutama pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, serta pelayanan pendidikan," ujarnya.
"Untuk jalan dan jembatan, informasinya proses pinjam pakai kawasan, karena ada di kawasan hutan, sudah selesai, jadi segera bisa dibenahi," tambahnya.
Menurut dia, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah perbatasan tersebut jangan hanya beban pemerintah kabupaten (Pemkab) Tabalong, melainkan pula harus Pemprov Kalsel,.
"Saya berharap Pemkab Tabalong dan Pemprov Kalsel segera berkoordinasi," saran laki-laki kelahiran Tahun 1974 tersebut.
Sementara untuk fasilitas pendidikan, warga perbatasan tersebut mengusulkan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru.
"Beberapa waktu lalu ada kelas jauh Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bintang Ara, namun seiring waktu, tidak lagi bisa diselenggarakan," ungkapnya.
Oleh karena itu, warga setempat berharap ada pembangunan SMK baru dan warga bersedia menghibahkan lahan sesuai kebutuhan pembangunan sekolah tersebut.
"Mereka juga menginginkan sekolah tinggi, namun terkendala jarak dan infrastruktur," paparnya.
Foto bersama anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi dengan warga masyarakat perbatasan provinsinya dengan Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalteng (sekitar 300 kilometer utara Banjarmasin), 10 ke 11 September 2021 (Istimewa)
Sementara untuk bidang kesehatan yang paling penting adalah tersedia ambulan berpenggerak 4 x 4 untuk menyesuaikan kondisi medan saat ini.
"Ambulan di lokasi belum ada, dalam keadaan darurat, sulit merujuk pasien. Mereka memerlukan ambulance dengan penggerak 4 x 4 agar tidak ada masalah dengan kondisi infrastruktur," demikian Firman Yusi.
